Senin, 22 September 2014 Pukul 21:58:36

SENGETI — Puluhan petani mendatangi Kantor Bupati Muaro Jambi, Rabu (22/5). Mereka menuntut lahan kebunnya yang dikuasai oleh PT Kirana Sekernan (KS) dikembalikan. Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Maju Jaya (KTMJ) itu datang didampingi penasehat hukumnya, Drs Siswo Suparno SH dari LBH KAP-Ampera.

Wakil Ketua KTMJ, H Cik Nan Abdul Majid, minta Pemkab Muaro Jambi mendesak PT KS segera menyerahkan lahan seluas 2.106 hektar kepada para petani. Pasalnya, kepemilikan lahan itu sudah dimenangkan oleh KTMJ di pengadilan. Konflik bermula dari kerjasama KYMJ dengan PT KS pada 20 Nopember 1995, dengan sistem bagi hasil 70 : 30.

“Sampai sekarang mereka belum menyerahkan satu centimeterpun lahan itu ke KTMJ,” tandas Cik Nan.

Cik Nan mengaku memiliki bukti-bukti kuat terhadap lahan itu, baik surat-surat perjanjian kerjasama maupun penetapan pengadilannya. Karena itu para pemilik lahan akan mempertahankan hak miliknya. Bahkan, bilan lahan tidak juga diserahkan petani akan melakukan pendudukan lahan yang kini dikuasai PT KS.

“Kami akan melakukan pendudukan lahan, karena lahan itu memang milik kami. Itu sudah harga mati,” tandas Cik Nan yang diikuti oleh teriakan petani lainnya.

Hal senada diungkapkan oleh Kuasa Hukum petani, Siswo Suparno. Menurutnya, bila konflik itu tidak ada penyelesaiannya, mereka akan masuk ke lokasi lahan untuk menguasai fisik lahan. Tidak ada alasan lagi pihak PT KS tidak menyerahkan lahan itu, karena KTMJ sudah memegang bukti-bukti lengkapnya.

“Perjanjian itu sah. Penyerahan lahan itu sah. Perjanjian sudah inkrah. Tapi mereka tidak merealisasikan perjanjian itu. Sudah sekian tahun berlangsung, hasilnya mereka ambil, tapi petani tidak dapat apa-apa. Kami akan menduduki lahan itu, silahkan saja mereka menghalangi, rakyat sudah tidak sabar lagi,” tegas Siswo.

Koordinator Lapangan KTMJ, Hatril Hamzah, juga sudah emosi melihat sikap PT KS yang belum juga mengembalikan lahan petani. Mereka tidak akan membiarkan konflik itu terus berlarut-larut, karena petani perlu makan untuk hidup. Pendudukan lahan sudah menjadi harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Hatril menegaskan bahwa seluruh hasil kebun yang dikerjasamakan itu diambil oleh PT KS dan tidak sedikitpun diberikan pada petani. Selama konflik itu terjadi sejak tahun 1995 anggota KTMJ terpaksa mencari makan sendiri-sendiri dengan cara masing-masing. Padahal, hasil kebun itu selama ini diperkirakan sudah mencapai sekitar Rp 200 miliar.

Dalam pertemuan para petani anggota KTMJ dengan Pemkab Muaro Jambi itu tidak tampak ada wakil dari pihak PT KS. Pihak pemkab sendiri melarang wartawan meliput pertemuan itu, dengan alasan pertemuan dilakukan secara tertutup.

Humas PT KS, Eko, membantah konflik lahan dengan KTMJ itu belum selesai. Menurutnya, persoalan itu sudah lama kelir. Pihak PT KS sudah memberikan lahan seluas 260 hektar kepada petani anggota KTMJ, sesuai perjanjian yang ada. Selain itu, PT KS juga memiliki bukti-bukti hukum selesainya masalah itu hingga ke tingkat Mahkamah Agung (MA). (infojambi.com/TAS/DIA)