Masalahnya sesungguhnya sangat terkait kepada orang yang diserahi amanah untuk menata kota ini, alias Pak Walikota dan jajarannya. Tulisan ini mungkin dapat dimulai dengan mengajukan pertanyaan sederhana, apakah materi kampanye walikota teroilih kurang lebih 3 tahun lalu telah terlaksana dengan baik?

Janji kampanye untuk memberikan pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga kota tak mampu agaknya tinggal sebuah janji yang sulit untuk dipenuhi. Dari semula sudah banyak yang menduga bahwa janji tersebut bersifat populis semata namun sangat sulit untuk diaplikasikan. Dari sekian banyak walikota dan bupati yang menjanjikan hal tersebut, hanya segelintir yang berhasil mewujudkannya dan diakui oleh pihak luar.

Setelah kegagalan memenuhi dua janji tersebut, Kota Jambi menghadapi problema tak kalah pelik, yakni penanganan sampah dan kemacetan. Kebersihan di kota ini diperjuangkan -nyaris sendirian- oleh para petugas kebersihan.

Sedikit sekali keterlibatan atau  partisipasi warga kotanya. Mekanisme pembuangan sampah belum tersosialisasi dengan baik dan sarana bak penampungan sementara juga masih kurang. Di beberapa kawasan, warga kota harus berkendaraan cukup jauh untuk membuang sampah. Warga yang nekat, akhirnya “menciptakan” tempat pembuangan sampah sendiri; di tanah kosong, pinggir jalan yang sepi atau bahkan di pojok rumah orang lain.

Mengandalkan kegiatan kebersihan kepada petugas kontrakan, hanyalah solusi instan. Pemerintah kota dan pemuka masyarakatnya seharusnya menumbuhkan budaya bersih dan tanggung jawab bersama menyangkut sampah. Bukan seperti yang tampak saat ini, disaat petugas sampah membersihkan jalan, atau PNS dikerahkan gotong royong, pemilik toko atau rumah di sekitar kawasan tersebut ongkang-ongkang kaki saja.

Pengaturan lalu lintas Kota Jambi juga amburadul. Titik macet lalu lintas dan jam rawannya telah teridentifikasi namun tak ada upaya untuk menanganinya secara sitematis. Alasan badan jalan yang sempit dan tak bertambah-tambah sudah  klise. Walaupun ruas jalan diperlebar, Jambi akan tetap mengalami kemacetan karena semakin banyak orang kaya yang ingin menambah jumlah mobilnya dan orang yang “kurang” kaya membeli kendaran roda dua.

Pemerintah Kota Jambi belum melakukan kampanye yang efektif untuk mendorong warganya mengurangi penggunaan kendaraan atau menganjurkan pemakaian sepeda pada hari-hari tertentu. Padahal kampanye seperti ini semakin lantang di banyak kota di Indonesia. Mengapa tak banyak yang peduli tentang kemacetan, kenyamanan berlalu lintas, polusi udara dan gaya hidup sehat sementara kesadaran serupa telah meningkat di kota lain di Indonesia?

Mudah-mudahan tulisan singkat ini dapat menginspirasi bakal calon walikota untuk membenahi kota Tanah Pilih Pesako Betuah ini.  Kampanye pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis terlalu muluk dan sudah basi. Menjadikan Jambi kota terbaik, atau setidaknya menjadi lebih nyaman, mungkin lebih disukai oleh para pemilih cerdas di kota ini. (Penulis : Ir. Asnelly Ridha Daulay, M. Nat Res Ecs)