Semua pasangan cawako-pun telah memasang kuda-kuda, mengerahkan segala upaya untuk memenangkan kontestasi dalam Pilwako nanti. Dalam masa sosialisasi ini, semua calon terlihat sangat apresiatif terhadap resah dan derita masyarakat. Semua telah tebar pesona dengan segala atribut, baik budaya maupun mengobral simbol agama. Mereka terkesan lebih sensitif dengan segala problematika rakyat, bahkan dalam setiap orasi, rakyat merupakan ‘ayat’ yang sangat wajib diucapkan.

Dalam sistem Pemilu seperti yang dianut Negara Indonesia sekarang ini, symbol kerakyatan menjadi primadona, karena isu kerakyatanlah yang dapat dijadikan justifikasi dalam meraup dukungan suara. Bahkan, identitas dan nama rakyatlah yang senantiasa di “jual” para kontestan untuk maju berjibaku di medan laga Pemilu tersebut. Sehingga semua kandidat memposisikan diri sebagai pelayan (khadim), yang selalu siaga untuk dijemput dalam pelbagai acara, baik kondangan pernikahan sampai perayaan keagamaan.

Semua kandidat tebar pesona, sembari mengumbar janji yang sangat indah. Isu berobat murah, pendidikan gratis, anti korupsi, mewujudkan supremasi hukum dan setumpuk janji lainnya menjadi bualan yang nyaris dijaja, jika nanti terpilih menjadi pemimpin. Sehingga, dalam masa kampanye, para kandidat tampak seperti seorang khalifah, yang tidak nyenyak tidur dalam penderitaan rakyat. Walau setelah terpilih, tidur mereka samasekali tidak boleh diganggu, jika ada rakyat yang ingin menemuinya.

Dari pelbagai isu yang di”obral”kan para kandidat, semuanya bertumpu pada kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan merupakan dagangan yang berkemungkinan laris untuk dijajakan. Walau dalam tatanan empirik, kesejahteraan rakyat hanyalah lipstik dari polesan kemeriahan, kesenangan dan keuntungan yang bakal diraup setelah menduduki kursi kekuasaan.

Tangisan rakyat hanya dianggap nyanyian dalam tawar menawar posisi politik, yang hanya terekam dalam momen kepentingan. Kesusahan rakyat proletar hanya tameng dalam menerjemahkan kerakusan syahwat kekusaan yang dililit oleh pelbagai kepentingan pemilik modal.

Maklum, sudah rahasia umum, dana para kandidat pada kontenstasi Pilwako ini tidak cuma-cuma. Ada pelbagai pihak yang mensponsori, belum lagi “tiket” partai pengusung. Tentu konsekuensi imbalan merupakan hal yang sangat logis, mengingat semuanya tidak gratis.  

Dari konklusi ini, menimbulkan efek prustasi pemilih (rakyat), hingga melahirkan sikap apatis yang berafiliasi ke Golput. Dari justifikasi ini kadang letak rasionalnya sekaligus pembenaran sikap Golput dalam pemilu, karena memilih dan tidak memilih tetap memiliki harga yang sama.

Artinya, sama-sama terperangkap dalam kubangan yang tidak ideal.  Maka ungkapan pesimistis dalam guyonan Pemilu sering kali menyeruak “untuk apa milih-milih, toh posisi sosial juga tidak akan berubah, yang ngojek ya akan tetap ngojek, yang jadi kaya kan mereka yang menang juga”.

Ungkapan pesimistis tersebut agaknya berangkat dari realitas kekuasaan yang sering kali tidak tahu diri. Realitas kekuasaan menjadi ajang kekuatan, kepongahan dan keakuan yang membuat kebijakan tidak berangkat dari maslahat umat, akan tetapi bermula dari kepicikan penguasa itu sendiri dan kroninya. Walau sebenarnya, memilih calon yang idealpun, tetap saja tidak akan merubah status sosial itu secara spontan, karena problematika birokrasi sudah sangat terlalu akut, seperti penyakit kronis yang tidak bisa  begitu mudah untuk disembuhkan dalam waktu cepat.

Belum lagi, mental para perenggut kekuasaan dan pemburunya yang sudah mengindap virus machiavalisme, gaya hidup yang hedonis yang menutup mata hati dan intuisi mereka terhadap konstituen yang juga berstatus rakyat.
Semua itu seakan telah menjadi tontonan yang biasa, karena dinamika politik ‘dirty’ sudah menjadi wajah dari sebagian besar kelakuan politisi dan birokrat di tanah air.

Suatu hal tidak aneh, jika mendengar desus politisi dan birokrat bergelimang harta, berfoya-foya dengar perempuan liar, dan melakukan aksi premanisme politik. Seakan semua itu bak gunung salju yang mengendap “kriminalisme” di tataran bawah yang tidak terlihat.

Namun, endapan busuk prilaku politisi dan birokrat  itu seakan telah menjadi rahasia umum, karena nilai etis moralitas bukan lagi menjadi tolak ukur, akan tetapi standartnya adalah harta dan jabatan. Akhirnya, agak sangat sulit menentukan politisi dan birokrat yang bersih, karena virus kriminalisme itu mewabah, sesuai ungkapan bijak, su’ alkhuluqi yu’di, keburukan itu tetap akan menular.

Walau demikian, bukan berarti tidak ada lagi harapan untuk menentukan pilihan terbaik dalam pemilihan wali kota nanti. Meskipun hanya memilih yang terbaik dari yang terburuk. Karena untuk memilih yang terbaik dari yang baik, secara normatif, agak sedikit ambigu, untuk tidak mengatakan mustahil. Jadi, hemat penulis, untuk menentukan yang “terbaik” dari beberapa kandidat yang ada, setidaknya ada beberapa kriteria yang patut untuk direnungkan.

Pertama, perhatikan ruang privat kehidupannya, seperti ibadah sehari-hari, prilaku terhadap keluarga dan tetangga sekitarnya. Hal ini sangat urgen, mengingat prilaku privat ini menjadi modal dalam menilai pertanggung jawaban terhadap kekuasaan yang akan diduduki nantinya. Jika di ruang privat ini telah cacat, maka berkemungkinan akan cacat pula ruang publiknya.

Kedua, prilaku masa lalu ketika calon tersebut menduduki posisi tertentu dalam parpol, pemerintahan dan kedudukan lain dalam masyarakat. Jika calon tersebut pernah menduduki kepemimpinan itu, namun tidak berhasil, atau hanya mendatangkan kekayaan kepada diri dan keluarganya, maka hal sama juga akan mungkin terjadi ketika nanti menduduki kekuasaan baru tersebut.

Pertimbangan ini menjadi penting, mengingat amanah yang akan diemban tentu akan lebih berat dari tugas yang pernah diduduki. Disini agaknya ungkapan pepatah bisa berlaku “jangan harap kail sejengkal untuk memancing ikan di lautan dalam”.

Ketiga, faktor sensitivitas budaya juga sangat sinkron untuk dijadikan barometer. Sensitivitas budaya tersebut tidak hanya menjadi legitimasi normatifitas, tapi juga memiliki makna yang sangat sarat akan pemahaman sosio-kultural, dimana sang penguasa nantinya akan membuat kebijakan yang senafas dengan nilai-nilai budaya masyarakatnya.

Adalah naif, jika kebijakan pemimpin itu tidak selaras dengan nilai budaya setempat, apatah lagi menjarak dengan realitas sosial rakyatnya. Disini letak urgensi sensitivitas itu, karena dari sumbu ini akan menyalakan sense of belonging, sense of crisis terhadap pelbagai problematika rakyat. Argumentasi ini berangkat dari sabda Rasul saw, al-aimmatu min quraisy, pemimpin itu harus dari kaum Quraisy.

Salim al-‘Awwa dalam bukunya al-Nizam al-Siayasi fi al-Islam menjelaskan, bahwa nasab Quraisy merupakan kondisi yang berhubungan dengan perkembangan Islam waktu itu, dan Quraisy merupakan suku yang sangat berpengaruh. Kontekstualisasi Quraisy waktu itu merupakan cermin dari bentuk urgensitas pemimpin yang memahami sosio kultural tempat kepemimpinannya.

Keempat, faktor komunitas pendukung. Semua kandidat tentu didukung oleh pelbagai elemen, baik parpol, ormas maupun tokoh masyarakat. Namun tentu diantara komunitas dan kelompok itu ada yang masih relatif baik.

Seleksi komunitas orang baik itu paling tidak bisa menjadi tolak ukur bahwa pribadi calon pemimpin tersebut masih baik, atau paling tidak, masih ada celah untuk diajak menuju kebaikan. Bukankah manusia itu anak lingkungannya? Komunitas baik paling tidak bisa menjadi filter, atau menjadi imunitas kebaikan bagi pribadi yang kurang baik. Inilah mungkin yang pernah disabdakan Rasul saw, seseorang itu tergantung kepada agama sahabatnya. Rasul juga pernah memberi analogi, siapa yang bersahabat dengan penjual parfum, paling tidak akan kepercikan harumnya, dan siapa yang bersahabat dengan tukang besi, maka berkemungkinan tersambar bauk asapnya.

Semua kreteria di atas, hanya sebatas berbagi pendapat yang mungkin dapat dijadikan renungan bersama dalam memilih siapa calon Wali kota Jambi ke depan. Sebab, semua masyarakat Jambi tentu tidak ingin Kota Jambi yang beradat ini menjadi Kota yang Bernas, dalam arti benar-benar naas. Paling tidak, rakyat Kota Jambi tidak terperosok dalam lagi jurang pilihan yang Sum-Bang, sebagaimana pelajaran dalam pemilihan Bang-Sum beberapa tahun yang silam. Wallahu’alam.

(Penulis: DR. Hermanto Harun adalah Dosen Ilmu Pemerintahan, Fak Syariah IAIN STS Jambi )