Selain luar biasa, pertemuan itu juga menjadi istimewa, mengingat peserta yang hadir adalah tungku-tungku penyelenggara pemerintahan dalam Provinsi yang duduk bersama dengan para Intelektual, Majlis Ulama, kaum adat, Kementrian Agama, Amil Zakat dan pihak-pihak lain yang dianggap berhubungan dengan persoalan Buta Aksara al-Qur’an.

Tentu, pertanyaan yang terbersit adalah, apa yang dianggap luar biasa dan istimewa dari pertemuan tersebut? jika dilihat dari perspektif keuntungan politik, popularitas dan signifikansi program dalam kacamata percepatan pembangunan yang pragmatis, maka sangat mungkin jawaban yang tepat adalah “tidak ada yang istimewa, apalagi luar biasa”. Namun, kacamata materialistis ini agaknya menjadi buta, manakala pertemuan tokoh adat (Lembaga Adat Melayu), pemerintah (Gubernur), kaum Intelektual (IAIN STS) serta unsur ulama (MUI) Jambi, membahas persoalan yang mendasar dalam perspektif keberagamaan masyarakat Islam di Jambi.

Bertemunya ulama, umara dan tokoh adat dalam membahas dan mencari solusi persoalan umat, terutama tentang pengentasan buta ksara al-Qur’an, tidak hanya cukup dimaknai dengan sekedar obrolan melepaskan diri dari tanggung jawab, namun, pertemuan unsur-unsur tersebut merupakan simbol atas stabilitas sebuah negeri. Pernyataan ini bertolak dari ungkapan Nabi yang menjelaskan bahwa dua golongan dari umatnya, yaitu ulama dan umara yang apabila mereka bersatu dan sepaham, maka akan memberi keberkahan dan stabilitas kepada rakyat (sholuhat al-ummah), dan apabila keduanya berpecah, maka akan berdampak buruk kepada umat.

Memang, terkadang pembahasan Buta Aksara al-Qur’an seolah menjadi kasus pinggiran yang tidak dianggap memiliki signifikansi dan nilai jual secara politis. Bahkan, lebih gawat lagi, buta al-Qur’an cenderung dikurungkan dalam persoalan keagamaan yang sangat individual (privat), sehingga tidak perlu decampurtangankan oleh pemerintah. Toh, buta atau tidaknya masyarakat terhadap al-Qur’an, tidak menjadi tolak ukur tentang majunya sebuah negara, apatah lagi jika dipandang dari perspektif peningkatan kesejateraan ekonomi rakyat. 

Sebenarnya, sebelum merungkai kusut buta aksara al-Qur’an, perspektif di atas justru menjadi “biang kerok” yang meracuni pemikiran umat tentang tanggung jawabnya terhadap al-Qur’an. Pemikiran itu juga sekaligus melambangkan sifat hedonitas yang sudah mewabah dan menyatu dengan paradgima kehidupan kapitalistik. Maka tak ayal, jika kesejahteraan masyarakat hanya melulu berstandarkan Subjektive Feeling & Pleasure yang menumpukan pada kesenangan fisik. Semestinya, menurut Prof  Wan Daud, Kesejahteraan mesti berpijak pada pengalaman rohani yang berdasarkan keyakinan terhadap hakikat semesta dan kehidupan yang memancarkan akhlaq dan adab yang baik.

Terjemahan kesejahteraan seperti yang diunkapkan Prof Wan tadi, dalam kehidupan umat Islam di Jambi, jelas sekali berhubungan erat dengan falsafah adat Jambi yang bersendikan syara’ (kitabullah). Jadi, jika ukuran kesejahteraan hanya terpatok kepada angka-angka kemiskinan namun mengabaikan kebutaan umat terhadap kitab sucinya, jelas sangat paradoks dengan tujuan tugas pemerintah Jambi. kerana, pemerintah Jambi diwujudkan sebagai terjemahan dari pelindung, juga sebagai pengayom yang tidak boleh lari dari realitas sosial keagamaan rakyatnya. Ungkapan ini senyawa dengan petuah “al-nas ala dini mulukihim” umat itu tergantung agama pemerintahnya. 

Hal yang jamak diketahui, bahwa umat Jambi dengan identitas kemelayuannya, tidak mungkin terpisahkan dengan al-Qur’an, karena, etnik melayu dalam realitas sejarah telah bersenyawa dengan label keagamaan Islam. Dari itu, entitas al-Qur’an merupakan bagian yang terintegrasi dalam kepercayaaan seseorang yang mengakui beragama Islam. Mempercayai isi al-Qur’an tidak mungkin bisa lengkap dan utuh tanpa bisa membacanya, dan membaca menjadi cara yang paling baik untuk dapat memahami maksud dan kandungan pesan yang dibawanya. Jika demikian, maka kemampuan  membaca al-Qur’an menjadi prasyarat yang mesti dipenuhi oleh seorang muslim, jika ia menginginkan kesempurnaan agama dan imannya.

Pertemuan pemangku kekuasaan, tokoh adat dengan tokoh ulama, yang umumnya berada di bawah institusi IAIN STS dalam membahas pengentasan buta aksara al-Qur’an, bukan peristiwa biasa yang hanya terekam dalam schedule rutinitas penguasa. Namun lebih dari, dialog pemegang tungku kekuasaan Jambi itu menjadi sangat penting dan istimewa, karena telah memasukkan persoalan kewajiban agama dalam agenda musyawarah negara.

Selanjutnya, akankah buta aksara al-Qur’an di Jambi menjadi suatu persoalan yang di anggap serius, sehingga sangat perlu di tuntaskan oleh pemerintah? atau justru buta aksara al-Qur’an menjadi penomena biasa, yang lambat laun akan membutakan pemangku tungku kekuasaan di negeri beradat ini. Jika itu, maka buta aksara al-Qur’an tak lebih dari dagelan dalam sebuah drama yang pastas diberi judul “anomali negeri Jambi”. wallahu’alam.     (Penulis: Hermanto Harun adalah  Kepala Pusat Pengembangan dan Kerjasama IAIN STS Jambi).