Cukup mudah menduga apa penyebabnya. Pertimbangan jabatan. Dan persoalan jabatan ini tidak berdiri sendiri, karena ini terkait erat dengan masalah ekonomi. Fasilitas dan tunjangan jabatan eseloner cukup besar untuk ukuran Jambi. Bila jabatan lepas berarti akan hilang pula tunjangan jabatan, pemotongan Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) dan sejumlah perjalanan dalam dan luar daerah yang ada uangnya.

Kehilangan ini menjadi tak tertahankan apabila gaji serta tunjangan tersebut merupakan satu-satunya income keluarga. Sebagian besar PNS memang tak memiliki jiwa entreprenuership sehingga ketergantungannya sangat tinggi pada pendapatan resmi tersebut.

Namun apakah dengan membubuhkan tanda tangan pada surat permohonan tersebut akan berdampak pada pemecatan seseorang dari posisinya? Belum tentu juga. Jika disimak, tak ada satu kalimatpun pada surat pernyataan bersama itu yang bernada kasar, memojokkan atau menghujat pemimpin tertinggi di Provinsi Jambi. Alasan yang diuraikan dalam surat itu sangat logis, bernilai akademis, bahkan jauh melihat ke depan. Staf Balitbangda ingin lembaganya menjadi think tanknya pemerintah, elit dan berkembang.

Ketakutan pejabat untuk membubuhkan tandatangannya terkesan berlebihan. Seakan-akan Gubernur dan Sekda Provinsi Jambi tidak memiliki hati atau tidak mau menerima masukan. Padahal Gubernur Jambi berulang-ulang menegaskan kepada media massa bahwa beliau senang diberi masukan yang bersifat konstruktif.

Menjadi seorang pejabat pemerintah, tampaknya tak otomatis bisa menjadi pemimpin yang baik. Dibutuhkan sederet kualifikasi, diantaranya kemampuan akademis, kepemimpinan yang mampu menggerakkan sekaligus menentramkan (karena keberpihakan kepada orang kecil) dan kejujuran.

Bahkan berdasarkan hasil studi, para pemimpin yang berhasil umumnya memiliki kualitas yang lebih kompleks: integritas, pengetahuan, keberanian, inisiatif, kemampuan memutuskan, kebijaksanaan, keadilan, dapat dipercaya, sikap konsisten, tahan menderita, kegembiraan, tidak mementingkan diri sendiri, loyalitas, dan kemampuan mempertimbangkan.

Kualifikasi tersebut agaknya susah untuk dibangun di sini. Banyak pejabat SKPD yang memiliki kemampuan akademis memadai, indikatornya paling sederhananya adalah gelar sarjana strata dua dan tiga yang dimilikinya. Ada pejabat yang dulu dikenal jujur ketika menjadi staf dan pejabat eselon yang lebih rendah, namun sekali mencapai posisi eselon tinggi, meninggalkan idealisme tersebut berlahan dan pasti.

Inilah yang membuat banyak bawahan seperti staf Balitbangda merasa ditinggalkan dan kecewa. Mereka kehilangan figur pemimpin yang bisa dijadikan teladan. Mereka melihat para pemimpinnya hanya bermain-main di horizon kata-kata tapi ketika berhadapan dengan masalah, langsung kehilangan nyali untuk memperjuangkannya.

Mungkin memang tidak mudah untuk menjadi pemimpin yang inspiratif dan mengayomi. Karena syaratnya cukup berat : berani untuk hidup sederhana. Benar-benar siap untuk kehilangan jabatan kapan saja. (Penulis : Drs. H. Mursyid Sonsang, peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVIII Lemhanas RI tahun 2012)