“Pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah, Salah satunya melalui PNPM Mandiri Perkotaan. Usaha Kecil dan Mikro menjadi basis pemberdayaan masyarakat, kelompok program yang berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil,” ujar Fachrori.

Menurut Wagub, PNPM Peningkatan Mata Pencaharian Keluarga (PNPM-PMPK) merupakan kegiatan yang bersifat tambahan yang lebih difokuskan pada pengembangan mata pencaharian bagi warga miskin yang terhimpun dalam keluarga sangat miskin (KSM).

Wagub berharap upaya lain yang harus ditingkatkan adalah upaya harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, antara lain dengan program Samisake guna mengentaskan kemiskinan pada 25.849 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sehingga mampu berkontribusi dalam target penurunan angka kemiskinan 7,8 persen pada tahun 2011 menjadi 5 persen pada tahun 2015.

Wagub berpesan agar proses pemberdayaan masyarakat dalam perkotaan ini dapat terus ditingkatkan dengan melakukan fasilitas penguatan kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang mengakar dan representatif melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

“Pembelajaran yang dapat dipetik dalam hal mengakses dan menggalang berbagai sumber daya maupun sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah atau kelompok peduli setempat sehingga dapat lebih mengoptimalkan kemandirian dan keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan,” kata Wagub.

Seperti diketahui, PNPM Mandiri Perkotaan dirintis sejak tahun 2006 dengan nama Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan berganti nama menjadi PNPM Perkotaan pada tahun 2007.

PPK P2KP Pusat yang membawahi Wilayah I DKI Jakarta, Banten, Jabar, Sumatera, Usman Hermanto ST, mengatakan, tim dari pusat akan melakukan pengawasan dan pendampingan sisi pengawasan dalam rangka pemanfaatan sesuai rencana dan regulasi yang ada, juga melakukan pendampingan secara berjenjang mulai dari kelurahan, kota sampai provinsi. (infojambi.com/HMS)