Raker dihadiri Dirlantas Polda Jambi beserta jajarannya, Dipenda dan Jasa Raharja. Wagub menyatakan, dalam memberi pelayanan pada masyarakat pemerintah harus bersikap transparan, akuntabel dan bertanggung-jawab.

“Seperti membuat KTP, pemerintah harus memberi data jelas dan transparan. Bila memang harus membayar, jelaskan berapa biaya yang dibutuhkan dan untuk apa saja biaya itu, agar bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Fachrori.

Raker bertujuan membangun komitmen, konsolidasi, keselarasan program dan perencanaan peningkatan pendapatan daerah. Selain itu juga bertujuan mencapai kondisi lebih baik pada masa mendatang.

“Melalui pertemuan ini perlu upaya memformulasikannya secara bersama-sama, yang akan diwujudkan ke dalam program dan kegiatan yang paling penting, dengan tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang disepakati,” kata Wagub.

Pertemuan tersebut diharap dapat meningkatkan pelayanan sehingga menumbuhkan masyarakat gemar membayar pajak, dan pemerintah dapat bekerja secara jujur, akuntabel dan bertanggung jawab.

Wagub menghimbau masyarakat Jambi untuk turut mensukseskan Gerakan Cinta “BH”, terutama para pejabat untuk memberi contoh pada masyarakat. Masyarakat yang membeli mobil di luar daerah, tapi berdomisili di Jambi agar menggunakan plat nomor polisi Jambi.

Wagub menyatakan, penerimaan pajak dari kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang memegang peranan penting dalam penerimaan daerah.

“Saya berharap pengelolaan pajak ini menjadi fokus perhatian kita semua, terutama dukungan instansi terkait lainnya,” ujar Fachrori.

Wagub mengungkapkan, pelayanan publik menjadi isu strategis dalam pencermatan masyarakat terhadap kinerja birokrasi yang menyelenggarakan layanan publik di berbagai aspek.

Di bidang ekonomi misalnya, perbaikan kinerja layanan publik akan berdampak pada tumbuhnya kepercayaan dan kontribusi masyarakat pada pemerintah, sehingga dapat mendorong terciptanya iklim kondusif untuk kegiatan usaha dan investasi.

Dengan adanya keterbukaan Tim Pembina Samsat, kata Wagub, akan meluas ke bentuk lainnya di bidang pendapatan daerah. Penyelesaian berbagai persoalan terkait diharap akan diproses secara cepat tanpa pungutan, sehingga kelancaran urusan dapat meningkatkan efisiensi dan mendorong peningkatan perekonomian daerah. (infojambi.com/HMS)