MUARA BUNGO - Anggota DPRD Bungo Hambali Menilai Dinas Perhubungan (Dishub) tidak serius dalam upaya penertiban terminal bayangan di sepanjang jalan lintas dalam kota Bungo. Dishub seharusnya bisa lebih tegas terhdap pemilik PO yang enggan bekerjasama untuk membuka loket penumpang di dalam termial Type A Muara Bungo yang berada di SKB.

"Tidak ada kata kewalahan menertibkannya. Mereka itu (dshub, red), adalah PNS dan telah digaji pemerintah untuk mengurus soal terminal itu salah satunya. Kenapa hanya untuk menertibkan malah tidak bisa bertindak tegas," ucap Hambali dengan nada tinggi, Jumat (03/08).

"Kita kerja dijalur yang benar, kenapa takut bertindak tegas. Atau memang kalau tidak sanggup mengurusnya ngomong saja, biar pimpinan bisa mengevaluasi," imbuh Hambali ketika ditemui di kantor DPRD Bungo. Senada dengan itu, Surip Harianto juga menyayangkan tidak aktifnya terminal type A dan menjamurnya terminal bayangan diluar.

"Memang kasihan terminal itu, pembangunannya memakan uang yang sangat besar tapi kondisinya malah kosong seperti sekarang," ujar ketua komisi III DPRD Bungo ini.

Tambahnya, dishub seharusnya bisa melakukan penertiban terminal bayangan itu untuk digiring masuk dalam terminal di SKB. Namun harus bekerjasama dengan instansi lainnya.

"Seperti Polisi dan Satpol PP, itu harus dilibatkan dalam penertiban terminal agar nampak kerjasamanya," sebut ketua DPC Gerindra Bungo ini.

Jika terminal bayangan masih tetap marak, sementara jalan lintas sudah membaik, menurutnya ini akan sangat mengganggu ketertiban kota Bungo. (infojambi.com/MUB)