Teguran terhadap Jambi TV tersebut kontan saja membuat pemandu “Sersan Bersama Bang Ros”, Saiful Roswandi, meradang. Tak hanya itu, kalangan pers dan aktivis bahkan masyarakat luas pun tidak terima terhadap teguran itu. Mereka menilai teguran terhadap Jambi TV menunjukkan tanda-tanda pengekangan terhadap pers. Malah ada yang menilai teguran itu ada campur-tangan pemerintah yang merasa terusik oleh “Bang Ros”.

Bang Ros alias Saiful Roswandi yang dihubungi infojambi.com tegas-tegas menyatakan sangat kecewa terhadap sikap KPID Provinsi Jambi. Saiful mengaku bisa memahami tugas-tugas dan wewenang KPID, namun ia kecewa tidak diberitahu tentang kesalahannya sehingga KPID melayangkan surat teguran hingga dua kali.

“Saya sangat kecewa. Saya tahu memang itu wewenang KPID. Tapi yang jadi persoalan, sampai saat ini saya tidak pernah diberitahu apa kesalahan fatal yang saya lakukan. Saya sudah mengundang narasumber, tapi mereka tidak mau datang. Masa harus dipaksa datang ? Sudah jelas dalam P3SPS tayangan yang tidak diperbolehkan diantranya pornografi, porno aksi, kekerasan dan sebagainya. Teguran itu dikarenakan tekanan. Ini sudah dua kali ada teguran tapi saya tidak diberitahu apa kesalahan saya,” ungkap Saiful.

Saiful menegaskan, meski kecewa terhadap teguran KPID, program “Sersan Bersama Bang Ros” akan tetap ditayangkan di Jambi TV, karena rating program tersebut sangat tinggi dan mengakomodir semua pihak untuk menyatakan pendapat. Saiful menyadari program tersebut bisa berpengaruh terhadap kariernya di Jambi TV, namun ia tetap akan berupaya memberikan tayangan yang bermutu demi kemajuan daerah Jambi melalui Jambi TV.

“Program itu mengakomidir semua pihak. Kalau program itu dinilai kritis terhadap pemerintah karena didalamnya banyak aktivis dan LSM, terus terang saya kecewa. Fungsi media adalah melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat,” tandas Saiful.

Komisioner KPID Provinsi Jambi, Yoyok, yang dihubungi infojambi.com via ponsel mengakui soal teguran itu. Menurutnya, pada program “Sersan” membahas masalah proyek rehab trotoar Pemprov Jambi senilai Rp 7 miliar menggunakan dana APBD 2012, ada kode etik jurnalistik yang dilanggar oleh Jambi TV.

Yoyok menyatakan tidak ada pencekalan terhadap Jambi TV. Yang dipersoalkan dalam pembahasan masalah proyek trotoar tersebut KPID melihat tidak ada perwakilan dari pemerintah. Pihak Jambi TV baru menyampaikan ketidakhadiran pihak pemerintah di tengah acara, bukan pada saat acara dibuka.

KPID juga mempersoalkan sapaan “kalian” kepada para narasumber oleh Saiful. Sapaan itu dinilai sebagai sebuah pelanggaran. Menurut Yoyok, seharunya digunakan kata sapaan “anda”, bukan kalian.

“Pembawa acaranya sering menggunakan kata kalian. Itu kan salah. Itu semua kami lakukan sesuai fungsi kami sebagai kontrol dan merespon laporan masyarakat,” tambah Yoyok.

Yoyok mengungkapkan, tidak ada teguran keras yang diberikan oleh KPID kepada Jambi TV. Pihak KPID hanya meminta perbaikan dalam program “Sersan” dan sudah disampaikan langsung pada Pemimpin Redaksi (Pemred) Jambi TV, Muhtadi Putra Nusa.

“Kalau penghentian sementara programnya tidak ada. Kami hanya menegur agar ada perbaikan di Jambi TV. Program “Sersan” masih boleh tayang,” tutur Yoyok yang menjabat Ketua Bidang Penyiaran di KPID Provinsi Jambi.

Yoyok menyangkal anggapan bahwa teguran terhadap Jambi TV ada intervensi dari pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi terkait topik yang diangkat Bang Ros menyoroti masalah proyek rehab trotoar di kawasan Lapangan Kantor Gubernur Jambi.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa waktu terakhir proyek trotoar di kawasan Lapangan kantor Gubernur Jambi, Telanaipura, mendapat sorotan tajam dari banyak kalangan di Jambi. Pasalnya, proyek penggantian lantai trotoar dari bahan conblock dengan bahan keramik dinilai mubazir karena menyerap dana APBD yang cukup besar. Proyek trotoar tersebut juga membuat sejumlah aktivis dan LSM berang sehingga menggelar aksi demonstrasi. (infojambi.com/ALD)