JAKARTA - Jasa asuransi ke depan tidak hanya akan menyasar kepada birokrat dan pekerja, tetapi juga kepada petani. Melalui RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (RUU PPP) DPR berupaya memaksa pemerintah melindungi dan memberdayakan petani melalui asuransi petani, bukan untuk komoditas politik.
Artikel Selanjutnya...
- Akbar Tandjung : Banyak Caleg Bukan Hasil Kaderisasi Partai
- Regulasi Tenagakerja Mendukung Praktek Perbudakan
- DPD: Perusahaan Kuali Tangerang Milik Orang Sakit Jiwa
- 80 Persen Daerah Pemekaran Gagal
- Margarito : Kepala Daerahnya Berkepala Batu, Tak Punya Moral
- Punya Rumah Lewat UU Tapera
- Tetty Kadi Sesalkan Pandangan Minor Artis Nyaleg
- Prof Hamdi : Artis Harus Magang Lima Tahun. Parpol Jangan Main-Main !
- PDI Perjuangan Siapkan Yessy Gusman Dua Tahun
- Merugikan Rakyat, SBY Diminta Hapus Kartel Impor Pangan
- Pembahasan RUU Tak Diakomidir, DPD Tak Bisa Menggugat DPR
- Konflik Tanah Menumpuk, Perlu Dibentuknya Kementrian Agraria
- Senator Jambi Minta Patuhi Perda Tentang Jalan
- MPR dan DPR Kecam Laode Ida
- Anggota DPD Diminta Tingkatkan Kinerjanya
- Anggota Dewan Diminta Sosialisasikan Empat Pilar Saat Reses
- “Menggugat” Istilah Empat Pilar ala MPR
- DPD Jangan Dijadikan Pelarian Politik
- UU Ormas Dicurigai Untuk Kepentingan Pemilu
- MUI : Ajaran Eyang Subur Sesat
Follow twitter kami @infojambidotcom |
Berita Terkait
