images/berita/olahraga/sepak-takraw.jpgJAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng menegaskan Pekan Olahraga tetap akan digelar sesuai jadwal pada tanggal 9-20 September nanti. Sebab Gubernur Riau HM Rusli Zainal telah menjanjikan akan menuntaskan pembangunan sarana dan prasaran sesuai batas waktu yang ditentukan. Penegaskan tersebut kembali disampaikan oleh Andi Malarangeng seusai mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/6).

"Sesuai laporan Gubernur Riau, PON tetap akan dilangsungkan sesuai jadwal. Gubernur menjanjikan pembangunan venue bisa tuntas sesuai jadwal. Jad jadwal PON tak diundur, " ujar Andi Malarangeng.

Namun Andi mengatakan untuk memastikan kepastian jadwal penyelenggaraan PON XVIII, pihaknya masih akan menunggu penjelasan dari Ketum KONI Pusat Tono Suratman.

"Untuk kepastiannya besok, kami akan mendengarkan laporan dari Pak Tono Suratman, " ujar Andi.

Hal senada dikatakan oleh Deputi bidang peningkatan prestasi olahraga Kemenpora Djoko Pekik Irianto.  Dari pemaparan Tono Suratman kepada Kemenpora besok, akan diperoleh keterangan sejauhmana kesiapan dan kendala negeri Bumi Lancang Kuning, termasuk munculnya wacana pengunduran jadwal pelaksanaan PON XVIII.

"Kalau ada masalah maupun kendala, bisa kita cari solusi terbaik agar tetap menyelenggarakan PON tepat waktu, tanpa diundur, " ujar Djoko.

Ditanya kapan pencairan dana Rp100 Miliar, Djoko mengaku belum bisa memastikannya mengingat masih dalam proses. Djoko mengatakan anggaran Rp100 Miliar itu hanya untuk beaya peneyelenggaraan PON XVIII, bukan untuk pembangunan venue yang belum tuntas.

Sementara di gedung DPR RI, Wakil Ketua Komisi X yang membidangi masalah olahraga Utut Adianto menyatakan pengunduran pelaksanaan PON bisa saja terjadi. Namun Utut mengatakan pengunduran jadwal pelaksanaan tersebut juga harus didukung dengan konsiderans yang kuat.

"PON tetap digelar sesuai jadwal, apalagi momentumnya pas dengan Hari Olahraga Nasional (Haornas), " kata politisi dari Fraksi PDI Perjuangan yang merupakan Grand Master Indonesia itu.

Utut mengatakan bersama rekan-rekannya di komisi X, kalitiga telah melakukan kunjungan kerja ke Riau selaku tuan rumah PON XVIII tahun 2012. Selama kunjungan tersebut, pihaknya tidak pernah mendengar wacana pengunduran jadwal PON. Sebaliknya selama kunker maupun kunjungan lapangan, pihaknya selalu memperoleh penegasan PON tetap digelar on time, on the right track.

"Kalau mau dimundurkan tak keberatan, tapi konsiderannya harus kuat. Kalau diundur, pertimbangannya kalau venuenya tidak siap,  Jadi sulit kemungkinan untuk diundur, " ujar Utut seraya meminta harus ada permohonan resmi dari PB PON jika ingin mengundurkan jadwal pelaksanaan PON.

Pemerintah  Perlu Terbitkan Keppres

Pendapat berbeda terlontar dari anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari pemilihan Riau, Lukman Edy (LE). Menurut Ketua FPKB MPR RI itu, menegaskan jika tetap berkeinginan melaksanakan PON sesuai jadwal, maka mesti ada kebijakan khusus dari pemerintah, sebagaimana pemerintah memberikan Keppres kepada PB Sea Games Palembang, tahun 2011 lalu.

"Marwah Palembang selaku tuan rumah, bisa terselamatkan dari citra dunia olahraga Internasional, dengan terbitnya Keppres. Untuk PON Riau, pemerintah juga mesti keluarkan Keppres atau kebijakan lain yang merupakan kewenangan pemerintah, " ujarnya.

LE berharap pasca penyelenggaran PON XVIII nanti, Riau tak menghadapi persoalan-persoalan hukum. Karenanya LE pun menyarankan agar PB PON Tidak memaksakan diri apabila belum siap menyelenggarakan PON 100 persen, sebelum waktu yang dijadwalkan semula. Jika PON dimundurkan dari jadwal semula, LE mengatakan masyarakat Riau , tidak akan memiliki pandangan negatif  terhadap PB PON.

"Saya yakin masyarakat bisa menerima jika pengunduran jadwal PON dikarenakan tidak siapnya pembangunan venue dan kebutuhan lain, yang dapat dipertanggungjawabkan, " katanya. (infojambi.com/bs)