JAKARTA — Menyadari pentingnya ketahanan atau kedaulatan pangan, khususnya beras dan kedelai, pemerintah harus mampu menjadikan pasar domestik sebagai pasar strategis yang harus dipertahankan. Kesungguhan pemerintah  tidak cukup dengan hanya membuat statement, melainkan harus melakukan intervensi harga terhadap produsen dan konsumen.

“Cina dengan 1,3 miliar jiwa berhasil dijadikan sebagai kekuatan pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO). Produksi pertaniannya bagus dan petani menjadi kelas menengah karena hasil pertaniannya menjadi kekuatan ekonomi di negerinya sendiri,” ujar pengamat ekonomi INDEF, Hendri Saparini, dalam diskusi “Politik Pangan Pemerintah Indonesia” bersama Wakil Ketua MPR-RI A Farhan Hamid dan Ketua FPD MPR-RI M Jafar Hafsah, di gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (6/8).

Hendri menambahkan, untuk kontrol harga diperlukan dukungan anggaran pemerintah. Jika tidak, pasar yang akan menentukan harga, sementara petani dan konsumen tak mampu berbuat apa-apa.

Farhan Hamid mengatakan, pemerintah belum mempunyai perencanaan atau road map strategis soal pangan, sehingga ada kesefahaman harga pangan itu murah. Ini lah yang tidak benar, karena akan merugikan petani. Pemerintah harus membuat kebijakan agar hasil pertanian bagus dengan membangun infrastruktur yang baik. Itu pentig karena Indonesia sudah mempunyai kebijakan ketahanan pangan yang baik sejak kerajaan Mataram.

Sementara, Jafar Hafsah menegaskan, harus ada kemandirian pangan. Selama tidak ada kedaulatan pangan, sehingga rakyat tidak akan bebas menentukan calon pemimpinnya, seperti dalam pemilu, pilpres dan pemilukada.

“Kita tidak bisa mengandalkan Bulog, karena Bulog hanya membeli hasil petani dan bukannya sebagai produsen. Jadi, Bulog itu tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya sebatas memainkan harga,” ungkapnya. (infojambi.com/BS)