JAKARTA - Publik akan menghukum partai politik yang kadernya terlibat kasus korupsi dengan tak lagi memilih calon legislatif partai tersebut pada pemilu 2014.

Hal itu merupakan temuan survei yang dilakukan Lembaga Survei Trust Indonesia (LSTI) yang dilaksanakan di seluruh Indonesia pada 8-22 Juli 2012 lalu.

Dari 1996 responden dari 200 desa yang tersebar di seluruh Indonesia yang disurvei oleh LSTI, sebanyak 1670 responden, atau 83,7 persen menganggap korupsi sebagai hal yang marak di Indonesia dan menjadi variabel terpenting dalam menentukan pilihannya saat pemilu.

Para responden lalu ditanyai partai yang dipilihnya saat pemilu 2009 lalu dan diperoleh 18,8 persen adalah pemilih Partai Demokrat (selisih 2 persen dari raihan di 2009), 13,2 pemilih Golkar, dan disusul secara berurutan pemilih  PDIP (12,4), PKS ( 7,7), PAN (5,9), PPP (5,1), PKB (4,4) Gerindra (4,3). Sebanyak 12,9 persen memilih tak menjawab.

Ketika kepada mereka ditanyakan pilihan partai di 2014, Golkar menempati rangking pertama dengan 13,5 persen, disusul PD  11,6 persen, dan 9,7 PDI Perjuangan.

Uniknya, di urutan ke-4 adalah PKB dengan 6,2 persen, disusul Gerindra (5,2), Nasdem(4,9 ), PKS (4,1), PPP (3,4) dan PAN (3,2).

Ketika diriset lebih jauh kemana saja larinya suara pemilih PD, PDIP, dan partai lainnya, ditemukan bahwa Nasdem, Gerindra dan PKB menjadi yang paling diuntungkan.

Nasdem menjadi yang tertinggi memperoleh lungsuran suara PD, yakni 32,9 persen, diikuti oleh Gerindra dan PKB mendapat masing-masing 9,1 persen suara pemilih PD, dan terakhir Golkar mendapat 4,9 persen.

Suara PDIP beralih ke Gerindra sebesar 20,4 persen, disusul PKB (16,7) dan  Nasdem (9,3). Suara PKS yang turun jauh lari ke Nasdem secara keseluruhan. Suara PPP yang turun sebanyak 31,7 persen lari ke PKB, dan 5 persen lari ke Nasdem.

"Kebanyakan responden yang dulu memilih Partai Demokrat, PDIP, PKS, lari ke partai baru yakni Nasdem. Mungkin karena mereka masif beriklan dan warga doyan juga dengan barang baru," kata Zudan Rosyidi, Direktur LSTI di Jakarta, Selasa (7/8).

Ketika ditanya lebih jauh alasan para responden mengalihkan dukungan suaranya, ditemukan bahwa mayoritas menganggap masalah korupsi menjadi pemicu utama perpindahan responden, yakni sebanyak 44,6 persen. Alasan selanjutnya adalah masalah integritas dan moral anggota partai yang sangat diragukan, dipilih oleh 17,2 responden.

"Ini respon atas maraknya perilaku elit partai yang terkait korupsi dan skandal asusila. Ini artinya bahwa tak ada jalan lain bagi partai selain memecat atau menonaktifkan anggotanya yang disidik hukum atau terlibat kasus," kata Zudan.

Afthonul Afif, Peneliti LSTI, menambahkan Partai Demokrat menjadi partai yang paling banyak ditinggalkan karena masalah korupsi, disusul dengan PDIP, lalu PAN, PKS, dan Hanura.

Afif menjelaskan survey dilaksanakan di 33 provinsi yabg terwakili dalam 200 sampel desa, yang dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling. Survey dilaksanakan dengan melaksanakan kuesioner dan wawancara.

Penelitian direncanakan menggunakan margin of sampling error sebasar kurang lebih 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Pendanaan survey dilaksanakan secara independen tanpa terkait dengan kelompok atau partai politik tertentu.(infojambi.com/BS)