ilustrasiMUARA BUNGO - Wacana pimpinan DPRD Bungo yang menginginkan pejabat nonjob diberdayakan oleh bupati dan wakil bupati, mendapat tanggapan berbeda dari anggota sesama di legaislatif Bungo. Hal ini ditentang oleh anggota komisi III, Hambali.

Menurut Hambali, soal pejabat pemerintahan, terutama pihak eksekutif, tidak seharusnya legislatif terlalu mencampuri urusan tersebut. Karena menurutnya, wewenang tersebut adalah merupakan hak proregratif bupati dan wakil bupati Bungo.

“Yang memakainya adalah bupati dan wabup, jadi mereka berdua (bupati dan wabup, red) adalah orang yang tahu mana bawahannya yang bisa bekerjasama dengannya dalam menjalankan visi-misinya selama periode kepemimpinannya,” ujar Hambali kepada sejumlah wartawan, Rabu (2/5).

Tambah mantan ketua DPC Gerindra Bungo ini, tugas dewan yang lebih penting dari itu adalah mengawasi kinerja eksekutif tersebut. Oleh karenanya, Hambali mengajak para koleganya itu untuk sama-sama menghormati keputusan kepala daerah  tersebut.

“Saya rasa lebih baik kita cukup mengawasi saja. Seperti jika ada program pemerintah yang tidak mensejahterakan masyarakat, atau ada pengerjaan infrastruktur untuk masyarakat yang tidak dikerjakan dengan baik, ini lebih banyak manfaatnya,” ujarnya lagi.

Pendapat ini dilontarkan Hambali setelah pada Selasa lalu pimpinan DPRD Bungo mengeluarkan wacana agar pejabat yang dicopot dari jabatannya (nonjob), diberdayakan kembali oleh pemerintah daerah. DPRD menilai, mereka sangat potensial, sayang bila tak diberdayakan.

“Sekarang banyak mereka datang cuma isi absen, kan sayang, sementara mereka menerima gaji yang cukup besar,” kata Wakil Ketua DPRD Syarkoni Syam.

Ketua AMPG Bungo ini sangat menyayangkan bila gaji terus dibebankan kepada pemerintah daerah, tetapi kemampuannya tak dimanfaatkan secara maksimal.

Hal senada juga dilontarkan oleh wakil Ketua DPRD Bungo, Andriansyah. Putra sulung mantan bupati Zulfikar Achmad ini menilai, pejabat nonjob sebagian memiliki kemampuan yang cukup potensial.

Bila pemerintah daerah tak memberikan kepercayaan, tentu katanya sangat rugi. Sementara pemerintah setiap bulan dibebankan harus membayar gaji.

Beberapa waktu lalu, kata Andre (nama panggilnnya), BKD pernah diberi tahu soal ini. Tetapi sampai saat ini tidak ada perkembangan, maka dia meminta agar mereka yang dianggap memiliki kemampuan kembali dipakai. (infojambi.com/MUB)