images/berita/tokoh/usman.jpgJAKARTA - Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) Usman Ermulan mengancam tidak akan mengeluarkan izin lokasi pertambangan di daerahnya, menyusul kekacewaannya kepada BP Migas dan Kementerian ESDM yang melanggar kesepakatan produksi migas yang ditetapkan di Jakarta pada April 2012 yang lalu.

Ancaman tersebut mengemuka setelah setelah Asisten Perekonomian Pembangunan Pemkab Tanjungbar, Mukhlis lakukan walk out (WO) pada saat  rapat penetapan lifting minyak di Solo, Jateng, yang dihadiri oleh pejabat Kementerian ESDM, Kemenkeu, Kemendagri, BP Migas dan wakil dari daerah penghasil migas se-Indonesia, Kamis (5/7).

Saat dihubungi media, Usman juga menyatakan kekecewaannya atas kejadian tersebut. Usman berharap BP Migas dan Kementerian ESDM tidak main tebak-tebakan dalam menetapkan lifting minyak. Keduanya (BP Migas dan ESDM, red) harus bertindak sesuai mekanisme yang telah disepakati bersama.

"Kita minta BP Migas dan Kementerian ESDM transparan dalam menentukan lifting minyak karena ini menyangkut soal bagi hasil dengan daerah penghasil minyak. Kalau penetapan lifting minyaknya tidak sesuai kenyataan,  daerah dirugikan dan rakyat bisa menggugat. Ini yang tidak kita inginkan,’’ ujarnya.

Usman meminta, Kementerian ESDM dan BP Migas mau menyadari kekeliruannya.  Pemkab Tanjabar tidak akan mengeluarkan izin yang berkaitan dengan pengeboran minyak di daerahnya, jika ESDM dan BP Migas tetap mengingkari kesepakatan dan bersikap tak transparan.

"Buat apa dikeluarkan kalau tidak tahu produksi yang sebenarnya. Kita nggak mau dibohongi. Taati dong kesepakatan yang telah dibuat, jangan dianggap angin lalu, " pintanya.

Di tempat terpisah, anggota Komisi VI DPR Lily Asdjudiredja menilai, cara-cara tidak elegan dan manipulatif  yang ditempuh Kementerian ESDM dan BP Migas, akan mengakibatkan kerugian negara. Politisi Partai Golkar itu  berharap, Pemda yang punya kewenangan untuk mengeluarkan izin pertambangan, tidak tinggal diam.

"Kalau penetapan liftingnya melanggar kesepakatan, ya nggak usah dikasih izin. Pemda jangan diam, lawan saja tindakan yang mengakibatkan negara rugi ini. Tiap tahun target lifting minyak tidak tercapai, karena permainan orang-orang Migas dan ESDM. Saya dukung bila Pemda tak keluarkan izin pertambangan, biar mereka tahu rasa, " ujarnya. (infojambi.com/BS)