images/bakri-jambi.jpgJAKARTA- Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jambi HM Bakri meminta Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) memberi teguran keras kepada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang  memiliki kinerja lemah dan terbukti ditemukan adanya bukti valid oleh Badan Pemeriksa Keuangan.  Teguran keras patut diberikan menyusul kegagalan Pemprov Jambi meraih target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun  2012.

“Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) oleh BPK, ini merupakan warning bagi Pemprov Jambi untuk lebih mampu menata administrasi keuangan secara tertib. Tapi WDP ini bukan kesalahan HBA semata, karena HBA merupakan sosok Gubernur yang cerdas, “ ujar HM Bakri yang ditemui menjelang rapat kerja di komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (10/7).

Namun demikian Bakri menegaskan opini yang diberikan BPK kepada Jambi tersebut bukan berarti pemerintahan berjalan stagnan dan tak adanya clean and clear governance di Pemprov Jambi.

“Opini WDP merupakan salah satu indikator adanya suatu masalah, melalui Sekda di Jambi, “ ujar politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) itu.

Karenanya terkait WDP tersebut, Bakri menyarankan HBA agar menempatkan Kepala SKPD sesuai dengan bidang atau keahliannya masing-masing dan seluruh jajaran di bawah Sekdaprov Jambi menjalankan aturan Pemda dengan baik dan tepat.

“Misalnya jika pembangunan di bidang PU dan infrastruktur harus tepat waktu, tender sedini mungkin dan pelaksanaan proyek secepat mungkin, “ ujar Bakri.

Bakri setuju jika diberiksan sanksi bagi sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jambi yang memiliki kinerja lemah dan tidak mendukung program Gubernur Jambi dalam meraih target WTP.

“Saya setuju jika ada teguran keras bagi Kepala SKPD yang lemah kinerjanya. Bagi pos-pos yang ada temuan BPK, harus diselesaikan sejak sekarang, “ katanya.

Selain Pemprov, Bakri juga menyoroti kinerja keuangan Pemko Jambi yang dinilai banyak temuan oleh BPK. Bakri meminta agar Pemko secepatnya membenahi bukan hanya instansi, melainkan perlunya layanan satu atap di lingkungan Pemko Jambi.

"Samsat itu diperlukan agar mampu bersinergi dan sinkronisasi. Tidak bisa menyalahkan si A atau B, tetapi dikordinir agar tak terjadi permasalahan, " katanya. (infojambi.com/BS)