Jum'at, 25 April 2014 Pukul 09:47:34

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid mengakui personifikasi di antara lembaga negara masih sangat kuat dalam relasi hubungan antar lembaga negara. Kondisi ini menyebabkan hubungannya menjadi tidak harmonis dan berakibat pada tidak efektifnya penyelenggaraan negara yang dilakukan di antara lembaga-lembaga negara yang ada.

“Kondisi ini berbeda dengan masa kepemimpinan Bung Karno di masa lalu. Diskusi dengan pimpinan lembaga lain bisa dilakukan secara informal dan mereka biasa ribut, tetapi tidak terbawa dalam kelembagaannya. Celakanya sekarang tidak begitu. Ada personifikasi dalam kelembagaan. Jadi masing-masing pimpinan lembaga saat ini berprinsip sendiri-sendiri,” kata Farhan dalam diksusi pilar negara bertajuk, “Harmonisasi Lembaga-lembaga Negara” di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (9/7).

Farhan mencontohkan keinginan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang selalu memaksakan keinginannya. Seolah ada ketidakharmonisan DPD dengan DPR, karena lembaga baru yang lahir di era reformasi itu merasa DPR tidak pernah mendukung keinginan mereka untuk mengamandemen UUD 1945 agar kewenangannya diperkuat sehingga tidak hanya membahas saja tetapi juga bisa ikut menyetujui dan mengesahkan dalam sebuah pembentukan Undang-undang.

“Saya kira kalau dibicarakan di luar parlemen, dalam suasana kekeluargaan, mungkin teman-teman di DPR pun bisa menerima. Tetapi sayangnya, DPD selalu bicara di tataran normatif,” kata anggota DPD dari daerah pemilihan Nanggore Aceh Darussalam.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, menolak anggapan sistem yang kurang baik menjadi penyebab karut marutnya penyelenggaraan negara di negeri ini. Menurutnya, persoalan utamanya adalah etika dan mutu penyelenggara negara yang sangat rendah.

“Jadi inti dari daripada persoalan ini adalah mtu kenegarawanan para penyelenggara yang rendah,” ujarnya.

Margarito berpendapat etika penyelenggara negara yang buruk menjadikan Indonesia seperti tidak memiliki visi negara yang jauh ke depan, tetapi lebih kepada visi jangka pendek yang pragmatis. Akhirnya, yang terjadi adalah politik transaksional, antara lain dengan menempatkan pejabat publik yang memimpin lembaga pemerintahan dengan pertimbangan transaksional. “Jadi lembaga-lembaga negara yang dibentuk hanya sekedar untuk bagi-bagi kekuasaan,” katanya.

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) MPR RI, Zainut Tauhid Sa’adi, sependapat rendahnya etika penyelenggara negara menjadi persoalan utama bangsa ini.

“Inti dari persoalan yang ada selama ini adalah etika penyelenggara negara yang rendah. Oleh karena itu, apapun yang diupayakan kalau tidak punya etika dan moral maka akan sia-sia,” kata Zainut. (infojambi.com/BS)