Senin, 28 Juli 2014 Pukul 12:04:02

Whorshop Sad3MUARABULIAN – Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus (HBA) membuka Dialog Nasional, Workshop Suku Anak Dalam (SAD) dan Orang Rimba kabupaten Batang hari, di BPLS Muara Bulian, Kamis (26/1).

Hadir dalam acara tersebut, Sekjen PB Aliansi Masyarakat adat nusantara (AMAN) Jakarta, Bupati Batanghari diwakili Wabup Sinwan, Unsur Muspida, para Kepala SKPD, peserta serta undangan lainnya.

Whorshop SadGubernur Jambi H. Hasan Basri Agus pada kesempatan tersebut mengatakan, kehidupan suku anak dalam (SAD) dan orang rimba tidak bisa diatur, dalam arti kata mereka tidak bisa hidup layak, tidak bisa tinggal dipedesan, tidak bisa mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan.

“Mereka memiliki kehidupan sendiri, yang bagi kita unik, tapi bagi mereka kehidupan yang mereka jalani merupakan kebebasan dan membuat mereka happy dan enjoy, namun mereka merupakan bagian tak terpisahkan dari bangsa,” ujar HBA.

Whorshop Sad2Gubernur mencontohkan, beberapa waktu lalu pemerintah Sarolangun saat dirinya menjabat sebagai Bupati pernah mendirikan 15 rumah untuk Suku Anak Dalam, namum kenyataannya rumah yang telah dibangun tersebut tak ditempati. Warga SAD lebih memilih untuk hidup beralaskan kayu dan beratap dedaunan.

"Program pemerintah untuk mensejahterakan suku anak dalam selalu gagal, karena kehidupan mereka tidak bisa kita atur,” ungkap Gubernur.

Whorshop Sad4Gubernur Jambi juga menyinggung permasalah konflik lahan antar SAD dan perusahaan yang marak terjadi di Provinsi Jambi. Menurutnya, banyak permasalahan tanah Ulayat yang dihuni SAD masuk dalam HGU perusahaan. Permasalahan yang dihadapi, perusahaan memiliki izin HGU sejak dulu sesuai aturan yang berlaku.

“Maka itu perlu pemahaman yang dapat dimengerti, dan perlahan permasalahan akan segera diselesaikan, mungkin butuh waktu yang agak lama," ujar orang nomor satu di provinsi Jambi itu.

Pemerintah Provinsi sudah memerintahkan kepada seluruh Kabupaten untuk membuat tim penyelesaian konflik lahan, agar lebih memudahkan dalam penyelesaian konflik di suatu daerah tersebut.

Bupati dalam sambutan tertulisnya dibacakan Wabup Sinwan, berkenaan dengan permasalahan SAD dan Orang Rimba di Kabupaten Batanghari, Bupati menjelaskan, permasalahan yang sering terjadi memicu konflik kepentingan atas nama kebutuhan dan tuntutan ekonomi, ini membutuhkan komitmen dan kepedulian dalam memahami dan menyikapi prilaku adat dan kebiasaan mereka yang harus kita hargai, guna mendukung pelaksanaan pembangunan masyarakat. (infojambi.com/rilis humas batanghari/DIO)


Follow twitter kami @infojambidotcom | Tetap update informasi di manapun dengan http://m.infojambi.com dari browser ponsel Anda!


 

Berita Terkait