Rabu, 23 Juli 2014 Pukul 17:44:10

Fattah MenpanMUARABULIAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari menerima penghargaan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan Kabupatan/Kota 2011 dari Menteri Negara PAN dan RB RI, Azwar Abubakar, di Ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Kementerian PAN dan RB, Jl Jenderal Sudirman Kav 69 Jakarta Selatan, 21 Februari lalu.

Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Batang Hari H Abdul Fattah SH. Penyerahan pengharagan juga dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Wakil Menpan dan RB, Kepala BPKP, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kepala Arsip Nasional, Sekretaris Kemenpan dan RB, para Deputi Kemen PAN dan RB, para gubernur, para Sekda Provinsi se-Indonesia dan Asisten Administrasi Setda Batang Har Drs H Baihaqi Syam dan Kepala Bappeda Batang Har Ir Amir Hasbi.

Fattah Menpan JakartaSelain Bupati Batang Hari juga terdapat 17 gubernur dan 20 bupati dan walikota yang menerima piagam penghargaan yang sama, antara lain Walikota Sukabumi, Bupati Sleman, Bupati Karimun, Walikota Bitung, Bupati Garut, Walikota Malang, Bupati Musi Banyu Asin dan Pupati Pacitan serta Bupati Kerinci.

Menpan mengharapkan agar pemda secepatnya dilakukan perbaikan dan pembenahan sebagaimana rekomendasi dalam laporan hasil evaluasi yang diterima agar sejalan dengan tujuan evaluasi AKIP, yakni untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah, dan komitmen penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja, sekaligus untuk mengawal percapaian salah satu sasaran reformasi birokrasi yakni berorientasi pada hasil.

Pemkab Batang Hari menerima penghargaan karena dinilai berhasil menerapkan system Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2011, meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi serta Capaian Kinerja yang merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja.

Bupati H Abdul Fattah menjelaskan, keberhasilan Pemkab Batang Hari meraih penghargaan itu berkat dukungan dan partisipasi aktif seluruh Instansi terkait menangani LAKIP, mulai dari tingkat kelurahan sampai kabupaten. Keberhasilan diperoleh lantaran seluruh SKPD bekerja sesuai aturan dan ketentuan.

“Kepada para kepala SKPD agar terus mempertahankan prestasi yang kita raih saat ini, dengan terus meningkatkan kinerja dan sitem pelaporan sesuai tupoksi, aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga kedepan kita tidak hanya mempertahankan prestasi saat ini, tapi mampu meraih prestasi yang lebih tinggi,” kata Fattah.

Kabag Organisasi Setda Batang Hari, Mustofa Kamal HA SE menjelaskan, akuntabilitas merupakan salah satu perwujudan dari pertanggungjawaban pemerintah mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia dan sumber dana serta pelaksanaan setiap kegiatan kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara yang disusun dalam bentuk LAKIP, sesuai Inpres No.7 Tahun 1999 guna mengukur kinerja Pemerintah sesuai RPJM dan Renja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun, untuk mencapai Tata Pemerintahan yang Baik ( Goodgovernance) yakni tercerminya pemerintahan yang professional, akuntable, transparan, partisipatif, efektif dan efisien.

Untuk melaksanakan kegiatan LAKIP, jajaran Pemkab Batang Hari mengacu kepada Peraturan Bupati Batang Hari No. 59 Tahun 2011 tanggal 22 September 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja AKIP Kabupaten Batang Hari bertujuan agar seluruh SKPD dalam wilayah Kabupaten Batang Hari dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK) yakni suatu Dokumen pernyataan kinerja/kesepakataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya.

Sedang upaya yang dilakukan Pemkab Batang Hari untuk mencapai Tata Pemerintahan yang baik dan bersih yakni dengan mengambil langkah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan partisipatif masyarakat, menekan praktek KKN melalui kerja sama dengan BPKP Perwakilan Jambi dan Kajari Muara Bulian dalam dalam penyelenggaran Pemerintah daerah, menciptakan system kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transfaran, professional dan akuntable yakni meningkatnya kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilankebijakan publik didaerah. (infojambi.com/ADE)


Follow twitter kami @infojambidotcom | Tetap update informasi di manapun dengan http://m.infojambi.com dari browser ponsel Anda!


 

Berita Terkait