Selasa, 22 Juli 2014 Pukul 11:07:15

ilustrasiilustrasiSAROLANGUN - Pengalokasian anggaran untuk kegiatan pada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun menjadi sorotan DPRD Sarolangun.

Ketiga SKPD tersebut, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan). Hal tersebut di sampaikan pada saat pandangan umum 6 (Enam) fraksi di DPRD Sarolangun, dalam rapat paripurna terkait laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun 2012.

Juru bicara Fraksi Demokrat, Yusuf Helmi mempertanyakan soal realisasi belanja alat praktek dan peragaan siswa yang diketahui hingga kini belum dapat dilengkapi dengan bukti pertanggung jawaban. Diketahui Rp 1 penggunaan keuangan negara harus dilengkapi dengan pertanggung jawaban.

Sekretaris DPC Demokrat Sarolangun itu juga mempertanyakan soal pengaloakasian dana kegiatan bela prestasi di salah satu SMK Sarolangun, tapi hingga kini juga belum disertai dengan laporan pertanggung jawaban.

"Disdik dinilai belum menjalankan disiplin administratif keuangan dengan baik," tegas Yusuf Helmi.

Sementara, Juru bicara Fraksi PDIP, H Hurmin melempar kritikan ke Disnakkan. Menurutnya, pada tahun 2005 sebanyak 1000 ekor lebih dialokasiakan pengadaan bantuan sapi untuk masyarakat, tapi hingga 2012 hanya sebanyak 470 ekor sapi yang terdata.

Persamsalahan yang sama dengan penyuluran bantuan bibit kerbau, pada tahun 2009 disalurkan 100 ekor bibit kerbau, tapi pada tahun 2012 diketahui sebanyak 77 ekor bibit kerbau yang disalurkan mati.

"Sepertinya antara perencanaan dan realisasi terhadap bantuan bibit sapi dan kerbau yang terdata terlihat rancu dilapangan," kata politikus asal partai PPP.

M Fadlan Arifiqi, juru bicara Fraksi I menegaskan, jika perencanaan dan alokasi terhadap pembangunan infrastruktur seperti di dinas PU dan Pera harus sinkron di lapangan, sehingga pemanfataan keuangan daerah bisa digunakan secara optimal, sebaliknya keuangan daerah bukan hanya digunakan secara sia-sia.

"Kami berharap pengawasan terhadap pekerjaan kegiatan harus ditingkatkan, sehingga dapat mencapai pekerjaan yang berkualitas," terangnya.

Terkait permasalahan tiga SKPD, yakni PU dan Pera, Dinas Pendidikan dan Disnakkan disorot DPRD, Wakil Bupati (Wabup) H Pahrul Rozi membenarkannya.

"Ya benar, sorotan DPRD itu merupakan temuan BPK RI, tapi kini masih dalam proses penindakan atau sedang ditindaklanjuti oleh Pemkab Sarolangun," jelas Wabup.

Dibeberkan Wabup, temuan BPK ada berbentuk administratif dan ada keuangan yang harus dikembalikan. Jika dari temuan yang harus dikembalikan, sebaliknya hal ini tidak diindahkan dalam proses pengembalian, maka konsekuensinya akan bersentuhan dengan aparat penegak hukum.

"Benar, temuan BPK RI wajib untuk ditindaklanjuti, tapi hal ini tidak semudah mengembalikan teapak tangan, seperti temuan terhadap aset yang itemnya cukup banyak, maka hal ini harus diselesaikan," tandasnya. (infojambi.com/RUD)