Tumpang Tindih Lahan, DPR Desak BIG Tuntaskan Pemetaan Tata Ruang Nasional

Menurut Abdul, harus  disegerakan guna menyelesaikan tumpang tindih lahan yang selama ini terjadi. Dicontohkan Abdul Wahid di Provinsi Riau yang merupakan daerah pemilihannya sangat banyak terjadi tumpang tindih lahan yang disebabkan tata ruang wilayahnya bermasalah. "Akibatnya Perusahaan pemegang HGU banyak yang menggarap lahan melebih jumlah luas izin yang diberikan dan ada jutaan hektar lahan yang digarap tapi tidak masuk sebagai sumber penerimaan negara. Ini jelas merugikan negara dan daerah, " kata Anggota Fraksi PKB ini.

Baca Juga: Pekan Olahraga untuk Menyegarkan Wartawan Profesional

Solusimengatasi persoalan tumpang tindih yang ada di instansi-instansi terkait, Wahid sangat mendukung jika upaya BIG membuat pemetaan skala besar dan kebijakan satu peta nasional (one map policy)

Kepala BIG Prof. Hasanudin Z. Abdini dalam pemaparannya meminta dukungan dari Komisi VII RI untuk percepatan penyelesaian penyusunan pemetaan skala besar dan kebijan satu peta nasional. "Upaya percepatan penyusunan pemetaan skala besar dan kebijakan satu peta nasional (one map policy) kami harapkan mendapat penguatan dan dukungan dari komisi VII, " Jelasnya.

Baca Juga: Ruang Penyimpan Arsip Dokumen Pansus Angket Pelindo II DPR RI Terbakar

Hal senada dikatakan Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto sepakat mendukung BIG untuk mempercepat penyelesaian pemetaan skala besar dan kebijakan satu peta nasional agar dapat digunakan  semua instansi sebagai rujukan. " Pemetaan itu sangat penting, agar lahan lahan tidak tumpang tindih. Dampak sosialnya sangat rawan, kalau pemetaan lahan ini tidak tuntas," ujar politisi Nasdem ini.|||