ADVERTORIAL
INFOJAMBI.COM — Tanggal 6 Januari 2018 Provinsi Jambi genap berusia 61 tahun. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi, termasuk menjalin sinergi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.
Peringatan 61 Tahun Provinsi Jambi diperingati dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Sabtu (6/1/2018). Dalam sidang ini, Gubernur Jambi, H Zumi Zola Zulkifli memaparkan upaya-upaya yang telah dilakukannya bersama wakilnya, H Fachrori Umar.
Gubernur menegaskan, Pemprov Jambi terus berupaya meningkatkan pembangunan di semua sektor. Itu pula alasan HUT kali ini mengangkat tema peningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan berkelanjutan menuju Jambi Tuntas 2021.
Tema ini sangat strategis, mengingat fluktuasi ekonomi global sangat mempengaruhi sendi ekonomi masyarakat, sehingga langkah dan terobosan ekonomi kerakyatan perlu dipacu. Ekonomi kerakyatan berkelanjutan tidak akan banyak terimbas dengan goncangan ekonomi global.
Upaya yang dilakukan Pemprov Jambi mengacu pada enam misi pembangunan Provinsi Jambi yang diusung Zumi Zola dan Fachrori Umar, sesuai programnya : Jambi Tuntas 2021.
Dalam misi pertama, Zola – Fachrori berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Telah banyak pembaruan dalam peningkatan kelembagaan dan sumber daya aparatur dan sistem pendukung lainnya.
Peningkatan integritas birokrasi merupakan salah satu perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Kinerja integritas birokrasi ditunjukkan dari kewajaran informasi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil audit BPK atas laporan keuangannya, Pemprov Jambi lima kali diberi predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pada misi kedua, Zola – Fachrori berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender. Di bidang pendidikan dilakukan wajib belajar 12 tahun, serta mengurangi jumlah angka putus sekolah. Pemprov Jambi juga merumuskan pemberian beasiswa untuk 15.000 orang selama 5 tahun.
Di bidang kesehatan, dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan dari pemberian nutrisi 1.000 hari pertama hari kehidupan sampai lansia (continuum of care), peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan SDM tenaga kesehatan (beasiswa dokter spesialis) serta peningkatan jaminan kesehatan masyarakat miskin.
Tahun 2017, Pemprov Jambi mengintegrasikan masyarakat miskin ke BPJS melalui program jaminan kesehatan daerah sebanyak 14.450 jiwa dan telah merujuk pasien tidak mampu sebanyak 36 orang ke Rumah Sakit Rujukan Nasional (RSCM, RS Harapan Kita, RS Darmais, RS Hussein Palembang dan RS M Jamil Padang) melalui kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu.
Selain itu, di RSUD Raden Mattaher mulai 2017 membuka pusat layanan Cardiac, Pusat layanan Rhinology dan emergency call serta ambulance gratis untuk masyarakat Kota Jambi. Terkait pelayanan kesehatan jiwa, RS Jiwa Provinsi Jambi mendapatkan akreditasi paripurna menyusul RSUD Raden Mattaher.
Produktivitas tenaga kerja Provinsi Jambi 2017 mencapai 78,20, di urutan 8 nasional. Pemprov Jambi bekerja keras meningkatkan daya saing tenaga kerja yang terampil dan mandiri, sesuai tuntutan dan prioritas MEA, dengan kesepakatan yang tertuang dalam Mutual Recognition Arrangements (MRA), diantaranya insinyur, arsitek, tenaga survei, tenaga kesehatan, akuntan dan tenaga pariwisata.
Pada program promosi Anugrah Pesona Indonesia yang dilaksanakan Kementerian Pariwisata pada 2017, perolehan Provinsi Jambi adalah; Bukit Kayangan Kota Sungai Penuh sebagai Dataran Tinggi Terpopuler (Juara 1), Kampoeng Radja Kota Jambi sebagai Objek Wisata Bersih Terpopuler (Juara 1), Tari Ngagah Harimau Kerinci sebagai atraksi Wisata Terpopuler (Juara III), Lemang Kantung Semar Kerinci sebagai Makanan tradisional terpopuler (Juara III).
Guna melestarikan budaya Jambi, pada 2017 ditetapkan 10 karya budaya tradisi tak benda Jambi menjadi Warisan Budaya Tak Benda Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu Obat Ramuan Orang Rimbo, Hompongan Orang Rimbo, Ambung Orang Rimbo, Mantau Sialong/Mantau Ngambek Rapa, Sebelik Sumpah, Cawot, Melangun, Tari Elang, Tari Khadam dan Musik Gambang. Upaya pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya tersebut berhasil menggaet pengunjung 170.000 orang, dari target 32.000 untuk tahun 2017.
Misi ketiga, menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat, kondisi kehidupan berdemokrasi di Provinsi Jambi sampai saat ini, masih tetap berada pada kategori baik.
Hal ini tercermin dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tahun 2017 di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Muaro Jambi, semuanya berjalan lancar, tertib dan aman.
Di tengah kondisi sosial kemasyarakatan saat ini, meskipun di daerah lain terjadi gejolak, namun Provinsi Jambi tetap aman dan damai, dimana hubungan antar umat dan antar etnis terjalin dalam suasana yang harmonis.
Upaya Pemprov Jambi itu mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Pada 15 Maret 2017, Provinsi Jambi menerima Piagam Penghargaan Menteri Dalam Negeri sebagai Peringkat IV Nasional capaian Kinerja Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi.
Peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, tokoh adat, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat terus dioptimalkan, guna menjaga kerukunan antar kelompok dan antar anggota masyarakat.
Pada misi keempat, ditingkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan IPTEKIN berwawasan lingkungan. Pemprov Jambi terus meningkatkan peran dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian daerah berbasis Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi.
Pemprov Jambi mengikuti berbagai even, salah satunya Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional dan berhasil mendapat Juara Harapan 1 Lomba Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) yang diraih Posyantek Permata Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari.
Pemprov Jambi menyadari sektor ekonomi rakyat terbukti memiliki pondasi kuat dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi. Untuk mendukung pengembangan ekonomi rakyat, dilaksanakan berbagai program sebagai motor penggerak perekonomian, seperti penguatan permodalan Usaha Kecil dan Menengah.
Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terus dilakukan. Sampai 2017 tercatat 2.082 koperasi aktif di Jambi dengan jumlah anggota 355,84 ribu orang dan volume usaha Rp 2,01 triliun.
Memperhatikan fluktuasi harga komodi sawit dan karet pada 2017 yang berdampak terhadap ekonomi Provinsi Jambi, dilakukan perubahan trend pembangunan ekonomi yang semula berbasis sumber daya (resource based economy) menjadi perekonomian berbasis pengetahuan (knowledge based economy), diukur dari kemampuan IPTEK sebagai faktor primer ekonomi.
Dalam peningkatan pengolahan hasil perkebunan rakyat, Pemprov Jambi memberi bantuan unit pengolahan karet di Rimbo Bujang, pengolahan tebu di Siulak Kerinci, pengolahan kelapa di Desa Siau, Sabak Timur, pengolahan pinang di Desa Kemuning serta pengolahan kopi di Jangkat.
Pada 2017 Pemprov Jambi juga memfasilitasi perolehan Sertifikat Indikasi Geografis sebagai Hak Kekayaan Intelektual yakni Kopi Arabika Sumatera Koerinci, setelah sebelumnya diperoleh sertifikat untuk Kopi Liberika Tungkal Komposit Jambi serta Kayu Manis Koerinci.
Pada 2017 ini pula Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kerinci membawa Kopi Arabika Kerinci mengikuti Kontes Kopi Specialty Indonesia ke-9 dan menjadi juara nasional.
Pemprov Jambi juga membuat pilot project hilirisasi karet dalam bentuk barang setengah jadi dan barang jadi, seperti sarung tangan, sandaran motor, alas kaki, dan barang lainnya, di Desa Muhajirin, Muaro Jambi dan Desa Lubuk Sebontan, Tanjung Jabung Barat. Program ini akan menjadi percontohan bagi daerah lain di Provinsi Jambi yang mempunyai potensi komoditi sama.
Zola menghimbau para bupati/walikota, tokoh masyarakat dan legislatif memberi dukungan terhadap hilirisasi komoditi unggulan ini. Begitu juga swasta yang tergabung dalam Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahan (TSP).
Misi kelima, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur wilayah menjadi sangat penting. Selama tahun 2016-2021 tetap akan menjadi perhatian serius Pemprov Jambi.
Infrastruktur jalan dan jembatan sebagai urat nadi perekonomian menjadi salah satu fokus utama penanganan infrastruktur. Selama 2017 telah dilaksanakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi ruas jalan provinsi, baik peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, maupun jalan produksi yang menghubungkan sentra-sentra produksi.
Untuk perluasan akses masyarakat terhadap air minum, pada 2017 dilaksanakan pengadaan dan pemasangan pipa di 10 kabupaten/kota, dengan total panjang pipa terpasang 59.848 meter. Diharapkan dengan terpasangnya pipa, distribusi dan pelayanan air minum di seluruh wilayah Provinsi Jambi meningkat signifikan.
Dalam rangka mewujudkan kawasan pemukiman yang aman, layak dan memadai, dilaksanakan pembangunan drainase di beberapa kawasan perkotaan, dengan total panjang drainase dibangun pada 2017 mencapai 4.105 meter. Selain itu juga dibangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan berupa jalan rabat beton di 5 kabupaten/kota dengan total panjang jalan 8.557 meter.
Dalam rangka menunjang kedaulatan dan ketahanan pangan, Pemprov Jambi terus melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air, khususnya peningkatan jaringan irigasi. Tahun 2017 dilaksanakan peningkatan jaringan irigasi saluran sekunder sepanjang 780 meter, jaringan irigasi saluran primer sepanjang 1.470 meter, dan jaringan irigasi saluran kolektor sepanjang 2.600 meter.
Disamping itu, untuk penyediaan akses air bersih untuk daerah rawan air, juga telah dibangun 12 unit sumur air dalam di 8 wilayah kabupaten.
Untuk mendukung kelancaran dan kemudahan aksesibilitas pada kawasan unggulan, khususnya Kerinci dan Sungai Penuh yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan branding wisata Provinsi Jambi, Pemprov Jambi memberi bantuan keuangan sebesar Rp 15 milyar kepada Pemkab Kerinci untuk pengembangan Bandara Depati Parbo.
Pemprov Jambi juga menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jambi 2016 - 2031, sehingga dapat menjadi acuan seluruh stakeholder dalam membangun pariwisata yang terintegrasi di Provinsi Jambi.
Selain penyediaan infrastruktur dasar, Pemprov Jambi terus mengupayakan pembangunan infrastruktur vital dan strategis lainnya, agar akselerasi perkembangan Provinsi Jambi berjalan lebih cepat. Bersama Pelindo II, dipercepat pengembangan Pelabuhan Muara Sabak sebagai pendukung Pelabuhan Talang Duku, diantaranya dengan mengupayakan peningkatan akses jalan ke Pelabuhan Muara Sabak yang telah ditetapkan sebagai jalan nasional, serta rencana pengerukan alur sampai ambang batas luar laut pantai timur.
Begitu juga dengan Pelabuhan Ujung Jabung yang dalam jangka panjang diproyeksikan sebagai Pelabuhan Utama, sampai saat ini masih dalam proses pembangunan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan.
Infrastruktur vital lain yang diupayakan adalah pembangunan rel kereta api. Untuk pembangunan jalur kereta api di Provinsi Jambi yang merupakan bagian dari Sumatera Railways, terdapat dua segmen, yaitu Palembang – Jambi sepanjang 216 km dan Jambi – Pekanbaru sepanjang 350 km sampai tahun 2017. Progresnya baru sampai penyusunan DED, Penetapan Trase dan penyusunan studi LARAP.
Diharapkan pada tahun 2018 proses pembebasan lahan khusus pada segmen Palembang – Jambi sudah dapat dilaksanakan. Sementara untuk segmen Jambi – Pekanbaru pada 2017 baru dilaksanakan penyusunan DED dan 2018 akan dilakukan penetapan trase dan penyusunan LARAP.
Dalam pemenuhan elektrifikasi, Pemprov Jambi membangun jaringan listrik di beberapa wilayah bekerjasama dengan pihak luar yang tidak membebani APBD. Pada 2017 ditandatangani perjanjian kerjasama dengan UNDP, BAZNAS, serta Bank Jambi untuk membangun beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro. Diharapkan pada tahun 2018 pembangunan fisik PLTMH ini sudah dapat dilaksanakan di beberapa desa yang selama ini sulit mendapat akses listrik PLN.
Pemprov Jambi bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut dan pihak donor pada 2017 melakukan beberapa program pemulihan ekosistem gambut, dengan tiga program utama, yaitu (1) Restorasi vegetasi melalui penanaman pohon di areal bekas terbakar seluas 200 hektar; (2) Restorasi hidrologi melalui pembangunan sekat kanal sebanyak 80 unit; dan (3) Revitalisasi berupa peningkatan kapasitas masyarakat serta penyediaan peralatan monitoring api berupa Early Warning System.
Melalui program-program tersebut, diharapkan restorasi gambut di Provinsi Jambi dapat membuahkan hasil, dan kedepannya bisa terhindar dari bencana dan kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan, khususnya di lahan gambut.
Pada misi keenam, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terhadap gizi, pelayanan kesehatan, pendidikan serta infrastruktur dasar, sejalan dengan Nawacita agenda ke-3, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”.
Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan program unggulan untuk menuntaskan desa tertinggal sebanyak 191 desa sampai tahun 2021, melalui bantuan keuangan untuk membangun infrastruktur ekonomi desa, meningkatkan kapasitas aparatur desa.
Pemprov Jambi pada 2017 terus berkomitmen menyalurkan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota untuk pembelian alat berat kepada 22 kecamatan secara bertahap, dalam rangka mendorong terciptanya infrastruktur di pedesaan, sekaligus meningkatkan produktivitas ekonomi lokal di wilayah masing-masing.
Bantuan keuangan dilengkapi dengan bantuan sebesar Rp 60 juta per tahun untuk setiap desa/kelurahan. Bantuan keuangan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial dan inovasi pengembangan kelembagaan di desa/kelurahan.
Terkait upaya percepatan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan, Pemprov Jambi meluncurkan program bantuan alat berat/alat pendukung lainnya bagi kecamatan se-Provinsi Jambi. Pada 2017 diserahkan bantuan keuangan total sebesar Rp 33 miliar untuk 11 kabupaten/kota untuk membeli alat berat/alat pendukung lainnya bagi 2 kecamatan di masing-masing kabupaten/kota, dengan jenis sesuai kebutuhan kecamatan.
Konsumsi pangan penduduk Provinsi Jambi secara bertahap terus mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari diversifikasi pangan ditandai dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan atau PPH dari 85,2 menjadi 85,9. Sedangkan konsumsi beras menurun dari 92 kg/kapita/tahun menjadi 84,4 kg/kapita/tahun. (HMS)
Editor : IJ-2
Baca Juga: Nasib Guru Non-PNS Terancam, Zola Akan Berjuang Mati-Matian
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com