KUALATUNGKAL — Pengurangan anggaran UPTD Pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Tanjabbar, akibat defisit anggaran, disorot dewan.
Dewan menilai, dampaknya pengurangan itu ada UPTD menghapus program peningkatan mutu pendidikan. Jamal Darmawan Sie, Ketua Komisi I DPRD Tanjabbar, menyarankan pengurangan dilakukan pada perjalanan dinas.
"Seharusnya ini tidak terjadi. Kalaupun mau dipotong, masih pos lain. Contoh, perjalanan dinas, bisa menutupi kekurangan anggaran," ungkap Jamal, Minggu.
Jamal sangat menyayangkan kebijakan dinas dikbud. Pengurangan anggaran UPTD bisa menghambat program peningkatan mutu pendidikan dan ujian nasional. Apalagi ketika penyusunan anggaran, UPTD tidak diikutsertakan.
"Nanti kami undang pihak dinas dikbud untuk memberi penjelasan masalah ini melalui rapat dengar pendapat. Jangan sampai pendidikan jadi korban karena keterbatasan," pungkas Jamal.
Seperti diberitakan, pengurangan anggaran ditanggapi beberapa kepala UPTD di Tanjabbar. Kepala UPTD Senyerang, Salifri, menyebutkan, tahun 2016 anggaran mereka Rp 187 juta, menurun menjadi Rp 182 juta.
"Maunya dalam pembahasan anggaran di dinas kami dilibatkan. Tiga tahun ini UPTD tidak diajak. Usulan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas," kata Salifri.
Salifri mengakui banyak anggaran dipangkas. Misalnya, untuk kegiatan O2SN dan operasional ujian nasional. UPTD Senyerang tahun lalu mendapat anggaran Rp 50 juta. Tahun 2017 dananya tinggal Rp 25 juta. (infojambi.com)
Laporan : Raini || Editor : Doddi Irawan
Baca Juga: Para Kepala UPTD Mengeluh, Minta Lokal Dikasih Pagar
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
