INFOJAMBI.COM - Salah satu agenda utama Rapimnas Kadin Indonesia, di Nusa Dua, Bali, penandatangan MoU antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Baca Juga: Irmanputra Sidin: DPD Tak Perlu Penguatan
Mengantisipasi pelambatan ekonomi global dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah, DPD RI menandatangani nota kesepahaman dengan Kadin Indonesia, Jumat (29/12/2019).
Penandatangan dilakukan oleh Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani, di acara pembukaan Rapimnas, disaksikan oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’rf Amin dan Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Baca Juga: Farouk Muhammad : Kami Pimpinan Sah DPD
Turut hadir Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri BUMN, Erick Thohir, 14 gubernur dan 8 walikota, serta 1.000 pengusaha anggota Kadin dari seluruh Indonesia.
Wakil Presiden menyambut baik kiprah Kadin yang terus melakukan terobosan guna memastikan roda perekonomian tetap jalan sesuai target dan arah yang ditetapkan pemerintah.
Baca Juga: Wagub Harap APPSI – DPD Semakin Solid Perjuangkan Pembangunan Daerah
"Pemerintah akan terus melakukan penyederhanaan peraturan dan regulasi, untuk memberikan kemudahan berusaha. Kami berharap Kadin sebagai mitra strategis dapat bersinergi dengan pemerintah dan semua lembaga negara,” ungkap wapres dalam sambutannya.
MoU antara DPD RI dan Kadin Indonesia mencakup enam lingkup strategis. Keenam cakupan tersebut semua bermuara kepada penguatan ekonomi di daerah.
Diantaranya pertukaran data dan informasi tentang potensi sekaligus kendala perekonomian di daerah.
Juga evaluasi dan peningkatan kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha/industri melalui beberapa saluran yang ada, termasuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha di daerah (ease doing of business).
La Nyalla berharap MoU ini dapat segera ditindaklanjuti dengan membentuk sekretariat bersama atau tim task force dari kedua pihak.
“Dari DPD bisa dari unsur komite terkait dan kesekjenan yang membidangi, nanti dari Kadin bisa dari WKU atau komite terkait. Sehingga cepat jalan dan hasilnya bisa segera dirasakan masyarakat, khususnya pengusaha di daerah,” ujarnya. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
