JAKARTA, INFOJAMBI.COM - Anggota komisi perhubungan DPR RI, H. A Bakri HM meminta pemerintah bersikap tegas dan berpikir panjang terkait permintaan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menjadikan APBN Indonesia sebagai penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ( KCJB).
"Kami ingin, pemerintah berpikir panjang terkait kasus ini. Jangan sampai anggaran dan kondisi yang stabil saat ini, digoyang oleh isu tersebut, " kata Bakri di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2023).
Baca Juga: Pemerintah harus Bersikap Tegas Terapkan Permenhub 108
Seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Bakri mengaku terkejut atas adanya desakan dari RRT untuk menjadikan penyelesaian masalah utang KCJB, harus diperkuat dengan APBN. Padahal sesuai kesepakatan sebelumnya, pembangunan KCJB tersebut tak menggunakan dana dari APBN.
“Saya termasuk juga pelaku sejarah yang dulu menolak bahwa kereta cepat ini dibiayai oleh APBN. Tapi kenyataannya masuk juga, " kata Politikus Fraksi PAN tersebut.
Baca Juga: Bakri Puji Kordinasi Menhub dan MenPUPR...Hmmm
"Tapi kita terkejut adanya desakan dari Pemerintah Tiongkok ingin penyelesaian ini, harus diperkuat dengan APBN,” ujar Anggota Komisi V DPR RI ini.
Baca Juga: BURT Tinjau Pembangunan Renovasi RJA Kalibata
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
