SAROLANGUN — Hingga Juli ini, serapan belanja modal bersifat fisik di Pemkab Sarolangun, masih minim. Ini diakui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sarolangun, Iskandar.
"Data pastinya belum dapat, menunggu laporan secara total dari dinas terkait. dinas PU, dinas pendidikan, dinas kesehatan dan sejumlah dinas lainnya punya kegiatan fisik," kata Iskandar.
Menurut Iskandar, Juli ini serapan anggaran sudah di atas 60 persen. Ia mengaku tidak tahu kendala yang menyebabkan keterlambatan dan kecilnya serapan anggaran tersebut.
"Kendalanya belum tahu pasti. Silahkan tanya ke dinas terkait saja," saran Iskandar yang menghimbau pengguna anggaran segera merealisasikan penyerapan anggaran sesuai tahapan yang sudah direncanakan.
"Mestinya April kemarin sudah bisa digenjot. Sekarang sudah masuk triwulan III, belum juga terealisasi. Kami hawatir adanya penundaan realisasi penyerapan APBN ke APBD kita,” kata Iskandar.
Iskandar menjelaskan, jika ini terjadi, daerah akan dirugikan. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Selain berdampak tidak baik bagi daerah, juga ada sanksi dari APBN.
Dicontohkan Iskandar, jika DAK tidak terserap, tahap kedua, ketiga dan tahapan selanjutnya, dana itu tidak akan disalurkan lagi. Ini yang dikhawatirkan.
Peltu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sarolangun, Arif Hamdani, mengakui rendahnya serapan anggaran itu. Penyebabnya, ada beberapa kendala, seperti proyek besar yang hingga saat ini belum dilakukan tender.
"Kalau di Dinas PU, serapan anggaran baru berkisar 40 persen. Sisanya belum, karena masih ada sebagian proyek yang belum ditenderkan," kata Arif.
Arif optimis proyek fisik di Dinas PU bisa terealisasi dalam tahun ini. Alasannya, masih ada waktu untuk melaksanakannya. (infojambi.com)
Laporan : Rudy Ichwan
Baca Juga: APBD-P Tanjabbar Rp 1,124 Triliun
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
