Senin, 26 Juni 2017 | 03:58

Basarah Raih Gelar Doktor Hukum Tata Negara

DR Ahmad Basarah

SEMARANG – Akhirnya Ahmad Basarah meraih gelar Doktor, setelah menjalani Sidang Promosi Doktor di  Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/12).

Kini Ahmad Basarah, menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI dan Wasekjend DPP PDI Perjuangan,  memperoleh gelar Doktor Hukum Tata Negara dengan Disertasi yang berjudul “Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Dalam Pengujian  Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  Di  Mahkamah Konstitusi:  Kajian Perspektif Filsafat Hukum dan Ketatanegaraan”.

Bertindak sebagai majelis penguji dalam sidang promosi doktor ini diantaranya adalah: Prof. Dr. Arief Hidayat (Ketua MK); Prof. Dr. Adji Samekto (Ketua Program S3 FH Undip);  Prof. Dr. M. Mahfud MD (Ketua MK 2008-2013); Prof. Dr.  Benny Riyanto (Dekan FH Undip); Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana (Guru Besar FH Universitas Jember/Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM);  dan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah (Guru Besar FH Univ Hasanuddin/Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi/MK).

Dalam disertasinya Ahmad Basarah menyelidiki kedudukan Pancasila yang lahir 1 Juni 1945, sebagai sumber dari segala sumber pembentukan hukum nasional maupun tolok ukur pengujian UU di MK. Selain itu juga hendak melakukan objektifikasi dan penyelidikan ilmiah atas kelahiran Pancasila.

“Hasil penelitian ditemukan, bahwa keputusan Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila sesuai Keppres Nomor 24 tahun 2016 menemukan dasar pijakan argumentasinya yang kokoh,” katanya.

Dalam Disertasi, Basarah juga menyatakan posisi dan kedudukan hukum Pancasila, bukanlah terletak  di dalam Pembukaan UUD 1945, karena hal itu berarti menempatkan posisi Pancasila bukan hanya sejajar dengan UUD, tapi justru menjadi bagian dari UUD. Padahal, posisi dan kedudukan hokum, Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm) yang sifatnya meta legal dan berada di atas UUD.

Tidak ada mekanisme hukum apapun, untuk dapat mengubah Pancasila, kecuali melakukan revolusi dan membubaran negara atau dengan cara makar terhadap ideologi negara Pancasila.

“Lembaga MPR sebagai pembentuk konstitusi (constitution maker) sekalipun, tidak dapat mengganti Pancasila, karena kewenangan MPR menurut Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 hanyalah “mengubah dan menetapkan UUD”, sementara kedudukan Pancasila berada di atas UUD, ” katanya. (infojambi.com/A)

Laoran : Bambang Subagio

Kategori Pendidikan dan Iptek

Tags: ,

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.