Bentuk Pansus Papua, Komite I DPD Cari Solusi Komprehensif

| Editor: Wahyu Nugroho
Bentuk Pansus Papua, Komite I DPD Cari Solusi Komprehensif


PENULIS : BAMBANG SUBAGIO
EDITOR : WAHYU NUGROHO

Baca Juga: Irmanputra Sidin: DPD Tak Perlu Penguatan









INFOJAMBI.COM - Komite I DPD RI terus gali informasi untuk mempersiapkan pembentukan pansus Papua. Upaya pembentukan Pansus Papua sebagai komitemen mencari solusi konflik di Papua, merupakan pilihan dan wujud komitmen DPD RI yang berpihak kepada daerah.





Wakil Ketua Komite I DPD RI Abdul Kholik mengatakan hal itu dalam  Rapat Dengar Pendapat Umum Komite I DPD RI dengan menghadirkan  Direktur Daerah tertinggal Transmigrasi dan Pedesaan Dr. Velix Wanggai, Tenaga Ahli Desk Papua Bappenas Moksen Sirfefa, di ruang rapat Komite I Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (23/10/2019).  

Baca Juga: Farouk Muhammad : Kami Pimpinan Sah DPD





“Saat ini Komite I mencari upaya solusi komprehensif dan memprioritaskan mengenai masalah Papua dengan mengusulkan dibentuknya Pansus Papua. Persoalan tersebut sudah dibahas di tingkat pimpinan bahkan minggu kemarin juga sudah berkunjung ke sana terkait hal ini,” ujarnya.





Abdul Khalik menegaskan masalah Papua tidak bisa dikesampingkan diberlakukannya otonomi khusus (Otsus) di Provinsi Papua dan Papua Barat yang sudah hampir satu dekade. 

Baca Juga: Wagub Harap APPSI – DPD Semakin Solid Perjuangkan Pembangunan Daerah





Anggota DPD dari provinsi Papua Otopianus Tebai mengatakan konsep dalam menjalankan otonomi khusus seharusnya diserahkan kepada suku dan rakyat di Papua. Selain itu, harus melakukan pemetaan terhadap wilayah Papua yang dibagi menjadi 7 wilayah adat dan terdapat 257 suku bangsa.





Otopianus menambahkan penanganan masalah di Papua, pemerintah pusat dan pemda juga harus menggunakan pendekatan kesejahteraan dan pemberdayaan. Program pemberdayaan pun hendaknya diserahkan ke masyarakat setempat dan dicocokkan sesuai adat dan budaya masyarakat lokal.





"Mereka yang akan merasakan dan menjalankan. Jadi sudah seharusnya mereka diberdayakan sehingga tidak terjadi konflik,” tegas otopianus.





Senada dengan itu, Tenaga Ahli Desk Papua Bappenas Moksen Sirfefa mengatakan penyelesaian masalah Papua harus punya penyamaan persepsi dan dengan pendekatan kesejahteraan. "Selain itu, pemerintah harus membangun Papua menjadi epicentrum baru di Kawasan pasifik yang notabene lebih dekat," katanya.***


BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE

Berita Terkait

Berita Lainnya