INFOJAMBI.COM - Ketua Badan Kehormatan DPD RI, Mervin Sadipun Komber, mengungkapkan, pihaknya tetap akan menindaklanjuti adanya 16 aduan dari masyarakat, selama tahun 2017, menyangkut anggota DPD RI.
Langkah itu sebagai upaya BK DPD RI sebagai alat kelengkapan yang memiliki peran strategis dan penting dalam menjaga harkat, martabat dan kehormatan anggota serta lembaga parlemen.
Menurut Mervin, mayoritas aduan yang diterimanya menyangkut indisipliner dan masalah pribadi yang juga telah dimuat di berbagai mass media.
"Kita tetap akan tindaklanjuti sejumlah aduan itu, meskipun masalahnya juga dimuat di berbagai media, tentang senator tersebut," kata Mervin, didampingi wakil ketua BK DPD, Henry Zainudin dan Leonardy Harmaini di gedung Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (20/10).
Terkait hal itu, BK DPD RI, kata Mervin, akan bentuk Forum Komunikasi BK parlemen dan menyiapkan program strategis, untuk penguatan lembaga DPD RI.
Selanjutnya, proses pengaduan yang diajukan kepada kami Badan Kehormatan perlu ada tata ber-acara-nya, agar tertata dengan baik, mulai dari proses pengaduan masuk sampai proses administrasi sampai proses pembahasan di BK.
“Tata ber-acara BK diperlukan, untuk bisa mengambil sikap yang pasti dalam menyikapi suatu kasus, dan memerlukan pendekatan-pendekatan berbeda,” ujar senator asal Papua Barat ini.
Sementara Hendry Zainudin menambahkan, bahwa forum Komunikasi BK parlemen untuk menampung aduan dan konsultasi dari semua badan-badan kehormatan di daerah Kabupaten atau Kota, untuk berkonsultasi ke BK DPD RI.
Jadi nanti Badan-badan Kehormatan DPRD di setiap daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi dengan kami di BK DPD RI, ujar Hendry.
“Selain itu, saat ini Kode etik dan tata ber-acara perlu ada perubahan di DPD, kami sedang membuat yang baru untuk menyempurnakan yang sudah lama,” tambah Hendry. ( Bambang Subagio – Jakarta )
Baca Juga: Pilkada Serentak 2017, DKPP Terima 163 Pengaduan
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
