INFOJAMBI.COM - Peribahasa cepat naik cepat pula turunnya persis yang dialami Gibran Rakabuming Raka dan Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Lonjakan karir yang begitu cepat membuat iri banyak orang. Prosesnya tidak terlepas dari KKN
Gibran Rakabuming Raka mencatatkan lonjakan karier politik dalam waktu singkat. Ia memulai karier politik sebagai Wali Kota Surakarta pada tahun 2021. Tiga tahun kemudian, pada tahun 2024, ia dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Kenaikan tersebut terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan itu membuka jalan bagi Gibran yang saat itu belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai calon wakil presiden. Gibran merupakan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang pada saat itu masih menjabat.
Dalam perjalanannya, Gibran menghadapi polemik terkait keabsahan dokumen pendidikan berupa surat keterangan. Isu tersebut kembali mencuat pada awal 2026 setelah keputusan MK dan lalu ditindaklanjuti keputusan MA yang memicu desakan dari sejumlah kalangan agar Gibran dimakzulkan dari jabatan wakil presiden.
Atas banyak desakan dan pertimbangan lainnya Gibran menyatakan berhenti jadi Wapres. Pola seperti yang di lakukan mantan Presiden Soeharto. Semua fasilitas negara didapatnya dari uang pensiun hingga pengawalan serta uang untuk anak/ isteri.
Karier cepat juga dialami Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 2002 setelah dia menjadi Sekpri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tahun 2021, Listyo memberikan kenaikan pangkat luar biasa menjadi Kombes.
Baca Juga: Dua Warisan Kerusakan Negara..Jokowi di MK, Listyo Sigit di Polri...???
Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2025 pangkat dinaikan menjadi Brigadir Jenderal. Setahun kemudian naik menjadi inspektur jenderal pada 25 September 2026, menjadikannya yang pertama di angkatannya untuk kedua pangkat tersebut.
Listyo digantikan oleh Suyudi Ario Seto sebagai kepala kepolisian nasional yang baru pada 1 Oktober 2026, dan sehari setelah penggantian tersebut Suyudi menerbitkan surat keputusan yang menunjuk Ahrie pada jabatan bintang dua sebagai Kepala Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Karier tersebut terhenti pada November 2026. Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Ahrie sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Penyidik menjeratnya dengan pasal terkait penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik.
Pada 10 November 2026, Komisi Kode Etik Profesi Polri menggelar sidang etik dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Ahrie.
Hingga kini, proses hukum terhadap Ahrie Sonta masih berlanjut di Bareskrim Polri. Sementara polemik terkait Gibran masih bergulir untuk mengusut secara pidana masalah suketnya.
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com