Editor: Rahmad
INFOJAMBI.COM - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, mengungkapkan dirinya bersama empat pimpinan lain sempat menerima informasi mengenai banyaknya dugaan kebocoran operasi tangkap tangan (OTT) pada masa Firli Bahuri menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Ia mengaku geram setelah mendapat laporan tersebut.
"Ada laporan atau petisi dari staf, lalu pimpinan dan staf merapatkan hal itu membahas sejumlah indikasi, fakta dan analisis-analisis dan lain-lain. Rapat itu menanggapi petisi sejumlah staf yang intinya meminta hentikan segala bentuk upaya menghambat penanganan kasus, di antaranya isu kebocoran," ujar Saut, Rabu (16/6/2021).
"Seingat saya, sekitar bulan April 2019, seingat saya, saya sangat marah," lanjutnya.
Saut mengungkapkan alasan ia geram karena saat itu KPK tengah gencar-gencarnya melakukan OTT. Namun, informasi perihal isu kebocoran membuat kerja-kerja pemberantasan korupsi menjadi terganggu.
"Saya marah karena ada info di tengah gencar-gencarnya mengejar OTT tahun 2018 yang jumlahnya 30, saya analisis ada perlambatan. Saat itu akhirnya OTT tahun 2019 hanya 21, menurun dari 2018 yang 30. Sebal saya karena pimpinan mau habis periode, walau beberapa bulan lagi, muncul isu kebocoran OTT dan lain-lain," ungkap Saut.
"Saya marah-marah sebab KPK itu bukan milik deputi atau penyidik, kenapa lambat. Lalu terinformasi indikasi perlambatan karena bocor operasi. Waktu itu saya katakan kebocoran operasi itu soal serius," lanjutnya.
Meskipun begitu, KPK belum sempat menyidangkan secara etik terduga pembocor informasi dalam hal ini Firli.
"Seingat saya belum [sidang etik] untuk kasus bocor ini, tapi internal pimpinan menyadari ada masalah serius," kata Saut.
Rapat audiensi menindaklanjuti petisi mengenai penghambatan penanganan perkara ini dilakukan pada 16 April 2019.
Saut mengungkapkan, saat itu beberapa penyelidik/penyidik yang hadir merupakan mereka yang kini telah dinonaktifkan karena tak lolos asesmen TWK.
"Wah, kronologisnya saya engak ingat. Tapi, memang para penyidik dan penyelidik yakin banget indikasi-indikasi kebocoran itu. Indikasi-indikasinya kuat, di mana dominan penyelidik dan penyidik yang saya kenal hadir pada rapat itu memang mereka ada pada nama yang 75 orang yang tidak lulus TWK," katanya.
Pegawai KPK pada 29 Maret 2019 diketahui ramai-ramai membuat petisi yang isinya mengeluhkan masalah di bidang penindakan terkait kebocoran informasi saat penyelidikan.
"Hampir seluruh satgas di penyelidikan pernah mengalami kegagalan dalam beberapa kali pelaksanaan operasi tangkap tangan yang sedang ditangani karena dugaan adanya kebocoran OTT," demikian bunyi penggalan petisi tersebut.
Petisi yang berisi lima poin penting itu di antaranya menyinggung perihal kedeputian penindakan mengalami kebuntuan untuk mengurai dan mengembangkan perkara sampai ke level yang lebih tinggi, kejahatan korporasi, dan tindak pencucian uang.
Pegawai juga menyoroti pembiaran dugaan pelanggaran berat oleh oknum di penindakan lantaran tidak ditindaklanjuti secara transparan oleh Pengawas Internal.
Kebocoran OTT saat Firli menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK belakangan diungkit oleh penyidik Hasan dalam film dokumenter WatchDoc bertajuk 'The End Game' yang dirilis Senin (14/6) di YouTube.
Hasan merupakan satu dari 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). (CNN)
Baca Juga: Kepala Daerah Jangan Main-Main, KPK Bakal Perkuat Inspektorat
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
