Rekomendasi itu menyatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran prosedural dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan TWK pada proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.
"Termasuk di dalamnya indikasi pembuatan dokumen hukum bertanggal mundur yang mempunyai konsekuensi secara hukum," ucap perwakilan pegawai KPK.
Melalui rekomendasi itu juga ORI telah menegaskan agar KPK melaksanakan tindakan korektif termasuk mengalihkan status 75 pegawai KPK sebagai ASN. Namun, perwakilan pegawai KPK menyebut hal itu tak kunjung dilaksanakan pimpinan.
"KPK malah tidak terlihat akan melaksanakan rekomendasi tersebut padahal sebagaimana kita ketahui bahwa maladministrasi merupakan ranah kewenangan ORI. Selain itu, rekomendasi ORI tersebut sejalan dengan arahan Presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 serta amanat Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945," ujar perwakilan pegawai KPK.
Atas dasar pertimbangan itulah, 518 pegawai KPK ini meminta agar pimpinan membuat KPK menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang dapat menjadi percontohan lembaga penegak hukum yang baik.
Salah satunya dengan melaksanakan seluruh tindakan korektif dari ORI untuk membuktikan pernyataan pimpinan sendiri dalam berbagai forum bahwa tidak ada niat untuk memberhentikan pegawai KPK.
"Momentum temuan ORI ini menjadi salah satu pembuktian niat pimpinan KPK yang sesungguhnya atas persoalan TWK dalam proses peralihan status kepegawaian KPK. Sehingga KPK dapat tetap mendapatkan kepercayaan publik dan tidak menimbulkan kesan buruk di mata publik," kata mereka.
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
-1.jpeg?width=336&height=188)
