JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis, berharap uji kelayakan terhadap 10 (sepuluh) calon Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengawas Keuangan Haji (BPKH).
Proses uji kelayakan yang sedang berlangsung saat ini, dapat menghasilkan lima Dewan Pengawas yang mampu bekerja secara amanah dan professional.
“Mengingat mereka akan mengemban tugas yang tidak ringan, mengelola dana setoran awal haji dan dana abadi umat yang jumlahnya sekitar Rp 93 triliun. Apalagi Dewan Pengawas ini, selain mengawasi juga berwenang menyetujui atau menolak investasi yang berisiko tinggi," kata Iskan, di sela rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4).
Iskan menambahkan, Dewas BPKH, juga harus mempunyai pendekatan Syariah dan kehati-hatian terkait pengelolaan dana dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan berasaskan prinsip-prinsip Syariah, kehati-hatian, transparan serta akuntabel.
“Perlu diingat, BPKH ini merupakan badan baru amanah dari undang-undang RI nomor 34 tahun 2014, tentang pengelolaan keuangan haji yang mengharuskan adanya pemisahan fungsi antara penyelenggaraan ibadah haji dengan pengelolaan keuangannya,” kata wakil rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini.
Badan ini sangat strategis, Iskan berharap, agar keberadaan Dewas BPKH, bisa bersinergi dengan badan pengelola dalam menjalankan fungsi check and balancing. Sehingga, Dewas BPKH, juga seharusnya memiliki pemahaman tentang prinsip dan aplikasi pengelolaan dana dan pengawasan.
“Keberadaan Dewan Pengawas BPKH, juga diharapkan terus menciptakan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji serta pengunaan BPIH yang efisien,” jelas Iskan.
Komisi VIII DPR RI tengah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dari unsur masyarakat periode 2017-2022. (infojambi.com)
Laporan : Bambang Subagio ll Editor : M Asrori
Baca Juga: Antrean Banyak, Quota Malah Dikurangi... Maaakkk !!!
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
