Dinas Perikanan Berkelit, Nelayan Bakal Lapor ke DPR RI

KUALATUNGKAL — Bantuan 100 unit rumah dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk nelayan di Tanjabbar, 2015 lalu, menuai masalah.

Sebanyak 50 unit rumah dibagikan ke nelayan pada periode pertama. Waktu itu tidak ada persoalan. Tapi pada periode kedua, ada rumah yang diberikan pada warga bukan nelayan.

Dari 50 unit rumah yang dibagikan tahap kedua oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tanjabbar, warga nelayan keberatan. Mereka menilai bantuan itu sudah tidak tepat sasaran.

Warga nelayan di Kecamatan Tungkalilir protes. Muhammad Arsyad (41), seorang nelayan, mengatakan, bantuan perumahan di Parit 7, Kelurahan Tungkal II, Tungkalilir, melenceng dari peruntukannya.

"Kami yang nelayan dan tidak memiliki rumah tidak dapat, tapi tukang sol sepatu, tukang bangunan dan tukang becak malah dapat. Padahal perumahan itu untuk nelayan,” tandas Arsyad.

Arsyad dan nelayan lainnya sudah lama mendaftar ke dinas perikanan. Tapi ketika pembagian kunci rumah, namanya tidak ada. Arsyad dan teman-temannya tentu kecewa dan sedih.

Arsyad meluapkan kekecewaannya saat menghadiri pembagian kunci rumah, di Dinas Perikanan dan Kelautan Tanjabbar. Warga RT 26 Tungkal ll ini tidak terima pembatalan sepihak yang dialaminya.

Selama ini Arsyad hidup berpindah-pindah karena tidak punya rumah. Dia terpaksa mengontrak rumah bedeng yang tiap tahun harganya selalu naik.

"Saya minta keadilan. Ini masalah hak. Saya nelayan, tak punya rumah, ada kartu nelayan, KTP dan KK," jelas Arsyad.

Hal serupa dialami Saifullah (41). Nelayan RT 05 Kampungnelayan, Tungkalilir ini juga kesal. Dalam data awal, namanya ada. Belakangan namanya tiba-tiba hilang.

"Kok bisa data kami hilang. Padahal mereka sudah survey. Surat nikah dan Jamkesda sudah diambil semua. Apapun alasannya, kami akan menuntut mereka telah hilangkan hak kami," tandas Syaifullah.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Tanjabbar, H Zabur Rustam, berjanji melakukan evaluasi terhadap bantuan tahap II. Dia berterima kasih pada nelayan yang proaktif.

Zabur menjelaskan, bantuan rumah nelayan dibagi dua tahap, khusus untuk para nelayan kurang mampu. Dalam prosesnya, dinas perikanan bekerjasama dengan ketua RT, lurah, dan camat setempat.

Menurut Zabur, pihaknya sudah melakukan pekerjaan sesuai prosedur, mulai dari pendataan hingga survey lapangan. Hanya nelayan tidak mampu yang dapat. Tidak ada intervensi.

Zabur membantah pihaknya bermain curang dalam pembagian rumah bantuan itu. Kalau ada penerimanya bukan nelayan, ketua RT akan dipanggil. Warga yang dirugikan diminta membuat laporan tertulis.

Bahtiar, nelayan yang merasa dirugikan, akan membuat laporan ke DPRD Tanjabbar, ditembuskan ke DPR RI.

"Ada penerima kunci rumah‎ itu tukang sol sepatu di Jalan Asia. Kami kenal siapa yang memang nelayan. Tungkal ini kecil, siapa yang nelayan dan bukan, kami tahu,” ungkap Bahtiar.

Bahtiar mengingatkan pihak dinas perikanan tidak berkelit. Jika ada warga bukan nelayan tinggal di rumah bantuan tersebut, Bahtiar dan kawan-kawan akan mengusirnya. (infojambi.com)

Laporan : Raini || Editor : Doddi Irawan