Dipersoalkan Para Mantan Kepsek, Ulil Jawab Begini...

Sabtu, 23 Desember 2017 15:05 WIB

Bupati Muaro Jambi, Masnah Bustroh, saat melantik 114 kepala sekolah.

INFOJAMBI.COM — Kekecewaan dan tudingan puluhan kepala SD dan SLTP di Kabupaten Muaro Jambi yang diberhentikan dari jabatannya, dijawab oleh Kepala Dinas Pendidikan Muaro Jambi, Ulil Amri.

Pemberhentian 23 orang kepala SD dan 23 orang kepala SMP ini buntut dari dilantiknya 114 kepala sekolah, oleh Bupati Muaro Jambi, Hj Masnah Musyroh, 12 Oktober lalu. Dari 114 kepala sekolah yang dilantik, 46 orang dicopot dari jabatan kepala sekolah.

Sumber INFOJAMBI.COM yang minta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, pelantikan kepala sekolah tersebut sarat dengan praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Bahkan mutasi kepala sekolah ini dinilai berbau politis.

Pelantikan dilakukan hanya beberapa bulan setelah pelantikan Bupati Muaro Jambi periode 2017 – 2022. Masnah Busyroh, bupati wanita pertama di Provinsi Jambi, dilantik 22 Mei 2017.

BERITA TERKAIT
Puluhan Kepala Sekolah Diberhentikan Tanpa Penugasan Baru

Ulil menjelaskan, untuk pemberhentian kepala sekolah, tidak ada surat pemberhentian. Dengan diangkatnya kepala sekolah yang baru, otomatis kepala sekolah yang lama tidak lagi menjabat.

Ulil menegaskan, posisi kepala sekolah itu bukanlah jabatan struktural, melainkan fungsional. Jabatan kepala sekolah adalah tugas tambahan seorang guru. Ketika mereka tidak lagi menjadi kepala sekolah, mereka wajib melaksanakan tugasnya sebagai guru.

“Wajib mereka mengajar. Kalau itu mereka tidak laksanakan, justeru salah. Tidak perlu ada SK pemberhentian dari jabatan kepala sekolah. Tugas pokok mereka sebagai guru tidak kami ambil,” tandas Ulil.

Soal dapodik, menurut Ulil, hanya bisa divalidasi setiap bulan Januari dan Juli. Dia mengakui, dapodik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini masih memakai dapodik yang lama.

“Data kepala sekolah yang dilantik Oktober kemarin divalidkan lagi Januari 2018. Itu makanya kami masih pakai dapodik yang lama,” beber Ulil yang juga mengakui adanya SK pengangkatan bagi para kepala sekolah yang baru. (IJ02)