INFOJAMBI.COM — Kurang diakomodirnya tenaga kerja lokal, diduga menjadi pemicu munculnya konflik antara warga dan perusahaan di sekitar perusahaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Sarolangun, Arsyad mengakui saat ini keberpihakan pihak perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Sarolangun sangat lemah.
"Banyak perusahaan tidak mengakomodir warga sekitar. Ini membuat kami khawatir karena bisa menjadi pemicu konflik," kata Arsyad.
Arsyad menegaskan, dalam perundang-undangan sangat jelas dinyatakan setiap perusahaan wajib mengakomodir tenaga kerja lokal, baik teknis maupun non teknis.
“Kalau memang tidak ada lagi barulah diambil dari luar. Seperti teknis tambang, itu sulit. Butuh orang ahli, boleh dari luar. Tapi kalau non teknis, orang daerah banyak bisa dipakai," ujar Arsyad.
Arsyad menegaskan, jika setiap perusahaan terus begitu, dikhawatirkan konflik tenaga kerja akan terus terjadi. Pemerintah saat ini masih mendalami aturan dan sanksi bagi perusahaan yang melanggar.
“Keberadaan perusahaan di daerah seyogyanya memberi manfaat dan dampak baik bagi masyarakat. Jika persoalan tenaga kerja ini dibiarkan, bisa jadi bumerang, konflik tenaga kerja terus terjadi,” kata Arsyad.
Arsyad berharap pada pihak perusahaan agar persentase tenaga kerja lokal non skill diperbesar. Jangan sampai tenaga kerja dari luar daerah lebih banyak dibanding tenaga kerja lokal.
"Inilah cara pemerintah membantu tenaga kerja lokal mendapatkan kesempatan kerja,” jelas Arsyad.
Arsyad juga mengingatkan pihak perusahaan yang beroperasi di Sarolangun, agar mengucurkan dana CSR-nya. Bantuan itu sangat membantu warga sekitar perusahaan. (Rudy Ichwan — Sarolangun)
Baca Juga: Setiap Usai Wisuda Pencari Kerja Meningkat
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
