Penulis : Rilis || Editor : Redaksi
INFOJAMBI.COM - Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia ( DK PWI), Ilham Bintang, mengingatkan pihak tertentu, agar menghentikan penyebaran insinuasi dan fitnah yang bertujuan merusak kredibilitas wartawan dan media pers, cetak, online maupun elektronik, lebih-lebih yang tengah melaksanakan fungsi kontrol mengkritisi kebijakan pemerintah.
Peringatan Ketua DK PWI itu disampaikan Senin (13/7/2020), menanggapi beredarnya daftar nama pemimpin redaksi yang memenuhi undangan perjalanan ke luar negeri Menteri KKP Pudjiastuti beberapa waktu lalu.
Ada pihak tidak bertanggung jawab memframming daftar undangan perjalanan sedemikian rupa. Seakan tiket maupun hotel selama perjalanan yang ditanggung pemerintah dianggap sebagai suap.
"Asumsi itu jahat sekali. Itu pelecehan kemampuan profesional dan integritas wartawan dan kredibilitas media pers," kata Ilham.
Menurut Ilham, undangan seperti itu biasa saja, lazim diterima wartawan sejak pemerintahan manapun. Dari Bung Karno, Pak Harto, sampai era Jokowi.
"Pengundang menyediakan fasilitas tiket dan hotel untuk wartawan. Fasilitas itu tidak lantas diartikan dapat mengkoptasi wartawan. Wartawan juga tahu undangan kementerian bukan biaya pribadi menteri, tapi biaya negara dari uang rakyat, karenanya wartawan mempertimbangkan kepentingan negara dan rakyat," jelas Ilham.
Ilham menjelaskan, data yang berasal dari Kementrian Kelautan dan Perikanan itu insinuatif seolah-olah menggambarkan pemberian suap.
"Padahal itu dana perjalanan jurnalistik bersama Menteri KKP Susi Pudjiastuti", kata Ilham, seusai memimpin rapat DK PWI yang digelar secara online, Senin (13/7/2020).
Rapat diikuti Sekretaris DK PWI, Sasongko Tedjo, dan anggota Rossiana Silalahi, Rajapane dan Nasihin Masha, khusus membahas kasus yang belakangan ramai dibicarakan di media, termasuk media sosial tersebut.
Anggota DK PWI Karni Ilyas berhalangan hadir, namun menyetujui dan mendukung apapun keputusan rapat.
DK PWI merasa berkepentingan menyoroti kasus tersebut, karena salah satu anggotanya, Pemred Kompas TV, Rossiana Silalahi, ikut tertera dalam daftar.
Rosianna Silalahi mendapat kesempatan pertama berbicara, sekaligus mengklarifikasi insinuasi yang mengaitkan namanya.
Sebelum itu, secara terpisah DK- PWI juga telah meminta keterangan beberapa pemimpin redaksi yang namanya turut menjadi korban fitnah dan insinuasi.
Rossi mengakui beberapa kali mengikuti perjalanan Menteri Susi ke luar negeri. Anggaran yang tertera memang dipakai oleh pihak pengundang untuk membayar akomodasi hotel dan transportasi pesawat selama perjalanan.
DK PWI Pusat berpendapat, kegiatan perjalanan jurnalistik seperti itu lazim dilakukan sejak dulu kala. Terpenting media tetap kritis dan menjaga independensi dalam menulis berita, laporan maupun ulasan.
Pihaknya menduga ada pihak tertentu yang merasa dirugikan atas tulisan laporan majalah Tempo yang menyoroti ekspor benih lobster belakangan ini. Mereka kemudian berusaha memojokkan wartawan dan pemimpin redaksi dengan data insinuatif.
Setelah akhir pertemuan Dewan Kehormatan menyatakan tiga hal pokok, yakni pertama, tidak ada pelanggaran kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan dalam kegiatan kunjungan jurnalistik wartawan bersama Menteri KKP Susi Pudjiastuti ke luar negeri.
Kedua, mendesak KKP segera memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai beredarnya daftar tersebut, agar masyarakat mengetahui secara transparan kegiatan jurnalistik yang dilakukan.
Ketiga, minta media dan pers agar terus mengkritisi setiap kebijakan yang dinilai merugikan, menyimpang dan kemungkinan hanya menguntungkan pihak pihak tertentu.
"Jangan sampai ribut soal insinuasi daftar pemred malah mengalihkan perhatian dari masalah yang sesungguhnya terkait kebijakan Kementerian KKP," tandas Ilham. ***
Baca Juga: VIDEO : BPJS Ketenagakerjaan Rakor dengan Wartawan
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
-1.jpeg?width=336&height=188)
