JAKARTA - Dorongan agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diperkuat, menjadi insitusi leading sector di bidang penanggulangan terorisme masih mengemuka. Fraksi Partai Golkar menilai masih ada celah yang perlu diperbaiki, agar peran BNPT bisa maksimal.
Sebab, dalam revisi UU Nomor 15 Tahun 2003, tentang tindak pidana terorisme, fungsi dan kewenangan BNPT, perlu ditingkatkan agar upaya pemberantasan kejahatan luar biasa itu bisa lebih optimal.
“Hingga saat ini, belum ada payung hukum setingkat UU mengatur institusi BNPT, yang hanya berbekal Perpres No. 12 Tahun 2012, “ ujar anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi, di gedung DPR Jakarta, Selasa (6/12).
Hadir sebagai pembicara dalam seminar sehari ini, Dr. Saiful Bahri Ruray, SH, MSi (Anggota Komisi III DPR RI/Anggota Pansus PTPT), Nasir Abbas (Mantan Anggota JI) dan Roichatul Aswidah (Komisioner Komnas HAM).
Bobby selaku Ketua Panitia seminar sehari, bertema "Menggagas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai Leading Sector Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme" di Ruang Rapat KK-1 Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12) itu, berpendapat Fraksi Partai Golkar mendukung agar peran BNPT diatur dalam UU. Sebab, sebagai lembaga non-kementerian (LNK) yang dibentuk dengan Perpres, mengatur kordinasi instansi.
“Hal ini akan diterapkan dalam revisi RUU No.15/Tahun 2003, tentang pembahasan tindak pidana terorisme yang sedang dibahas antara DPR dan pemerintah,“ katanya.
Sedangkan Aswidah menilai, pemberantasan tindak pidana terorisme dalam praktiknya, masih terjadi pelanggaran hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana khususnya hak memperoleh keadilan.
"Terlanggarnya hak bagi korban, keluarga korban atau masyarakat khususnya hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun serta hak atas rasa aman," kata Roichatul yang juga Plh Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM.
Syaiful menegaskan ancaman terorisme di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk. Para pelaku pidana terorisme selalu menyesuaikan perkembangan zaman saat melakukan aksi. Untuk bisa mengatasi hal itu, posisi BNPT harus strategis dan didukung instruktur memadai, seperti saat munculnya ancaman proxy war.
“Itu perlu diperkuat diantisipasi dan syaratnya BNPT harus diperkuat, “ kata Syaiful Bahri.
Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakkir, mengatakan Partai Golkar memandang penting sinergisitas antara institusi dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme. Sebelumnya Fraksinya juga telah menggelar diskusi sehari bertajuk
“Sinergisitas peran komponen bangsa dalam mengatasi aksi terorisme”.
Kahar menambahkan, seminar ini sebagai salah satu rangkaian tugas fraksi Partai Golkar, untuk meningkatkan kualitas Anggota DPR dan Tenaga Ahli, dilingkungan fraksi Golkar.
"Seminar bertujuan untuk membekali Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar beserta tenaga ahlinya, agar berjalan sesuai dengan garis partai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terutama di bidang legislasi," kata Kahar. (infojambi.com/A)
Laporan : Bambang Subagio
Baca Juga: Ketum Golkar Himbau Masyarakat Tenang dan Menjaga Kamtib
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
-1.jpeg?width=336&height=188)
