DPD RI Ajak Parlemen Dunia Kerja Sama Hadapi Ancaman GLOBAL

PENULIS : BAMBANG SUBAGIO
EDITOR : WAHYU NUGROHO

INFOJAMBI.COM – Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono mengatakan Dunia saat ini dihadapkan kepada berbagai tantangan yaitu: ketegangan politik, konflik sipil bahkan militer, kekerasan dalam demokrasi, pelanggaran hak azasi manusia, krisis ekonomi dan keuangan, ancaman katahanan pangan dan energi, bencana alam dan kerusakan lingkungan hidup, kesenjangan dan kemiskinan masih merajalela sampai dengan ancaman terorisme.

“Adalah tepat bila parlemen negara-negara dunia untuk ikut andil dalam menyelesaikan sekaligus mencari solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut diatas, ” kata Nono dalam sambutan di acara “The second International Forum Development of Parlementism”, di Moskow, Rusia, Selasa (2/7/2019).

Menurut Nono, parlemen bukan hanya representasi dari masyarakat sebuah negara semata tetapi juga representasi masyarakat dunia. Hubungan antar perlemen dapat memberi kontribusi antar negara dengan membuat saluran dialog yang dipandu oleh prinsip kesetaraan, keterbukaan, solidaritas, saling membantu dan saling menguntungkan kerjasama dalam dialog internasional. 

Nono berpendapat secara kelembagaan parlemen merupakan kekuatan untuk memberikan dukungan politik dan menciptakan payung-payung hukum terhadap implementasi baik untuk kepentingan sebuah negara maupun kepentingan dunia. Khususnya ancaman terorisme yang awalnya hanya bersifat lokal dan memperjuangkan ideologi semata. 

“Kini meningkat menjadi ingin merebut dan mengambil alih kekuasaan dari sebuah negara bahkan mengancam kehidupan manusia secara universal,” katanya.

Nono mengatakan pertemuan di Rusia yang dihadiri 132 negara dengan 800 anggota parlemen ini sangat penting bagi perlemen di belahan dunia khususnya parlemen Asia, Eropa dan Afrika dalam membahas berbagai isu-isu strategis dan berbagai tantangan global

“Kita juga memiliki kewajiban kolektif secara bersama-sama dalam menciptakan kawasan bahkan dunia yang stabil, aman dan damai.”

Deklarasi PBB No. 1368 dan 1373 sebagai landasan hukum mewajibkan 189 negara anggota untuk memerangi dan mengakhiri aksi teroris, pihak yang membantu serta membawa para pelaku untuk diadili.

Nono menjelaskan hubungan internasional harus didasarkan prinsip dialog, kerja sama, menghormati hukum internasional dan kedaulatan negara, non intervensi  urusan internasional serta memenuhi kepentingan pembangunan berkelanjutan untuk masyarakat.

“Sehingga memperkuat hubungan parlemen untuk mengembangkan kerjasama multi-vekro dan mempromosikan kepentingan umum dan nilai di arena internasional,” katanya.***

Kategori Dunia

Tags: ,,

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.