DPD RI Dorong KPU dan Bawaslu Gelar Pilkada 2020 Secara Optimal

| Editor: Wahyu Nugroho
DPD RI Dorong KPU dan Bawaslu Gelar Pilkada 2020 Secara Optimal


PENULIS : BAMBANG SUBAGIO
EDITOR : WAHYU NUGROHO

Baca Juga: Irmanputra Sidin: DPD Tak Perlu Penguatan









INFOJAMBI.COM - Komite I DPD RI mendorong KPU dan Bawaslu menyelenggarakan Pilkada serenta 2020 secara optimal. Sebagai representasi daerah, DPD RI berkomitmen mengawal demokrasi daerah dengan melakukan pengawasan Pilkada serentak mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan tahun 2020. 





Wakil Ketua Komite I DPD RI Djafar Alkatiri menyatakan hal tersebut saat raker dengan Komisi Pemiliha Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di ruang rapat Komite I DPD RI Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca Juga: Farouk Muhammad : Kami Pimpinan Sah DPD





"Kendala-kendala yang ditemukan di lapangan yakni dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pilkada Serentak 2020, seperti dukungan anggaran, indikasi terjadinya politisasi birokrasi, pelanggaran netralitas ASN," ujar Djafar.





Djafar menjelaskan selain itu KPU dan Bawaslu harus segera mencari solusi dan antisipasi  terhadap permasalahan-permasalahan yang perlu diantisipasi dalam proses Pilkada Serentak 2020. 

Baca Juga: Wagub Harap APPSI – DPD Semakin Solid Perjuangkan Pembangunan Daerah





"Yakni prediksi dan antisipasi berbagai masalah yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat permasalahan strategis lainnya yang berkaitan dengan Pilkada Serentak 2020,” ujar Djafar.





Komisioner KPU Evi Novida Ginting memaparkan Pilkada Serentak tahun 2020 yang akan diselenggarakan di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota pada tanggal 24 September 2020.





Tahapan persiapan perencanaan program dan anggaran sudah mulai tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di 245 kabupaten/kota dan 7 provinsi yg baru kurang 2 provinsi lagi yaitu Sulawesi Utara dan Sumatera Barat saja yang belum, 





"KPU berharap agar bisa didorong segera menandatangai kesepakatan anggaran untuk pilkada di dua provinsi yang belum dan16 kabupaten kota yang belum menandatangani NPHD, agar persiapan bisa segera dilakukan dan tidak terhambat,” ujar Evi.***


BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com

Berita Terkait

Berita Lainnya