PENULIS : BAMBANG SUBAGIO
EDITOR : DORA
Baca Juga: Irmanputra Sidin: DPD Tak Perlu Penguatan
INFOJAMBI.COM - Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Sylviana Murni menyatakan kesiapannya bersinergi dengan Pemprov Lampung untuk mewujudkan Good and Clean Governance. Untuk mewujudkan hal tersebut, BAP DPD RI siap melakukan pembinaan kepada Pemda dengan membangun komunikasi dan berdialog dengan semua stakeholder terkait. Komunikasi dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan langsung maupun secara virtual.
"Sebagai mitra pemerintah daerah, BAP DPD RI akan melakukan pembinaan meminimalisir kemungkinan penyimpangan dan ketidakpatutan yang berpotensi dilakukan oleh penyelengara negara,” kata Sylviana Murni dalam raker dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Provinsi Lampung, di kota Bandar Lampung, Lampung, Kamis, (7/11/2019).
Baca Juga: Farouk Muhammad : Kami Pimpinan Sah DPD
BAP merupakan salah satu alat kelengkapan DPD RI yang berfungsi melakukan penelaahan hasil laporan keuangan pemerintah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menindaklanjuti temuan yang terindikasi kerugian Negara oleh BPK dan laporan-laporan masyarakat terkait adanya tindak pidana korupsi, pelayanan publik yang menjadi domain Ombudsman RI.
“BAP selalu proaktif dalam menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dan maladministrasi dalam pelayanan publik lainnya, selain itu BAP juga melakukan penelaahan dan menindaklanjuti temuan BPK yang berindikasi kerugian negara,” ujar Senator DKI Jakarta itu.
Baca Juga: Wagub Harap APPSI – DPD Semakin Solid Perjuangkan Pembangunan Daerah
Sylviana menambahkan BAP dan pemerintah daerah akan terus berkomunikasi dan bersinergi memberikan solusi terbaik mengingat tingginya harapan masyarakat melalui serap aspirasi dan pengaduan masyarakat satu sisi serta realitas masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian keuangan negara/daerah dan maraknya kasus-kasus maladministrasi serta tindak pidana korupsi.
Sementara Arinal Djunaidi berharap kesungguhan dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemkab/Pemkot untuk mengikuti aturan yang berlaku termasuk menyelesaikan semua permasalahan yang menjadi temuan BPK.
"Saya sudah perintahkan semua pihak segera menindaklanjuti hasil temuan hari ini di lingkungan Pemprov, khususnya Inspektorat dan seluruh Kabupaten/Kota. Yang telah diberi catatan oleh BPK segera konsultasi dengan Pemprov dan segera selesaikan persoalannyua, " kata Arinaldi. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
