DPR : Banyak Pejabat Publik Kurang Beretika

Selasa, 24 Oktober 2017 08:49 WIB

Ahmad Riza Patria dan Prof Hamdi Muluk.

INFOJAMBI.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria, melihat banyak pejabat publik yang kurang beretika, mulutnya beretika, tetap saja sikapnya tidak.

Bahkan ada pejabat publik lebih memilih penjara dengan berani melakukan korupsi, seakan-akan hotel prodeo itu enak.

“Contoh jelas sekarang ini, banyak yang ditangkap korupsi, seakan-akan tidak pernah jera melihat yang lainnya ditangkap dan dipenjarakan,” kata Riza, menjelaskan soal etika pejabat publik di Gedung DPR, didampingi Pengamat Politik, Prof Hamdi Muluk, Senin (23/10).

Menurut Riza, harus ada hukuman bagi pelanggar etika dengan cara membuat malu pejabat itu. Seperti disuruh menyapu di jalan protokol biar dilihat publik, selain dikenakan hukuman penjara.

Adanya media sosial yang sering digunakan untuk mempermalukan pejabat tidak beretika ini dengan meme, tapi tidak membuat jera mereka.

"Masih banyak pejabat publik yang kurang beretika bahkan melanggar etika. Ini bisa dikategorikan masih panggung sandiwara," katanya.

Ditegaskan politisi dari Fraksi Gerindra itu, untuk mencegah agar pejabat publik berkualitas tidak melanggar etika, maka saat mau jadi anggota legislatif, partai hendaknya melakukan penyaringan secara ketat. Hal serupa mesti dilakukan Presiden, saat akan mengangkat seorang Menteri.

"Perlu diutamakan figur yang kualitas etikanya tinggi, yaitu lebih mengutamakan kepentingan publik dari kepentingan pribadi," ujarnya.

Sementara Hamdi Muluk, adanya pelanggaran etika oleh pejabat publik itu, karena masih kurang dari masyarakat memberikan sanksi permalukan.

Menyinggung tentang banyak yang korupsi, terutama para legislatif akibat pemilihan langsung dengan dana Pemilu yang sangat tinggi.

"Jika gajinya selama lima tahun dihitung untuk menutupi dana Pemilu mereka, agak mustahil, " katanya.

Lebih jauh kata Hamdi Muluk, salah satu jalan, adalah menggunakan cara lain. Yakni jika ketangkap akan berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini terbukti banyak anggota legislatif yang berususan dengan KPK,” ujarnya. ( Bambang Subagio – Jakarta )