DPR Minta Kementerian BUMN Miliki Program Kerja Transparan

EDITOR : PM ||| LAPORAN: BAMBANG SUBAGIO

INFOJAMBI.COM - Anggota Komisi VI DPR, Mohammad Toha meminta kepada Pemerintah khususnya Kementerian BUMN harus transparan serta jelas mengenai program kerja yang akan dijalankan untuk ke depannya.

Baca Juga: Pengamat : Tak Harus Tunggu 2023, Semua UUS Sudah Spin Off

"Program kerja harus jelas sesuai dengan inti bisnis (core business) dan Tupoksinya masing-masing. Perusahaan BUMN memang harus cari untung, tapi secara simultan juga harus bisa memberikan manfaat serta pelayanan kepada masyarakat," kata Toha dalam keterangan pers, Kamis (23/1/2020).

Toha memyatakan hal itu menyusul serangkaian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan Kementerian BUMN dengan perusahaan-perusahaan BUMN soal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020.

Baca Juga: Pekan Olahraga untuk Menyegarkan Wartawan Profesional

Politikus PKB ini berpendapat, program dijalankan oleh seluruh BUMN bekerja harus mendukung pelaksanaan program Pemerintah yang efesien dan efektif. Apalagi, program kerja  mengarah pada persiapan menuju industri 4.0.

"Tidak ego sektoral. Menekankan kerja sama dan sinergi antar BUMN. Contohnya, BUMN butuh beras ya ke Pertani dan Bulog. BUMN butuh konstruksi ya ke BUMN Karya," kata mantan Wabup Sukoharjo, Jateng itu.

Baca Juga: Ruang Penyimpan Arsip Dokumen Pansus Angket Pelindo II DPR RI Terbakar

Selain itu, komitmen Pemerintah harus konsisten dan mendukung program kerja BUMN. Salah satu contohnya, niat Pemerintah mengurangi angka backlog harus sejalan dengan anggaran yang mencukupi yang dialokasikan untuk KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Terlebih lagi, kalau mau mengurangi angka backlog tapi anggaran untuk KPR melalui FLPP hanya cukup 100 ribu rumah, ya namanya niat mengurangi backlog itu hanya di mulut saja. Misalnya yang lain, mau menyetop impor gula tapi pabrik gula tidak diberikan PMN untuk peremajaan pabrik, seperti permesinan maupun perangkat keras yang lain, sama saja tidak mau menyetop impor gula.

"Tata kelola perusahaan yang bersih (clean corporate governance), dan baik (good corporate gorvernance), sesuai Key Performance Indikator (KPI), dan bebas dari korupsi," tandas Toha. |||