DPR : Tak Sekedar Mengendap, Dana Haji Harus Dikembangkan

INFOJAMBI.COM - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI,  Jazuli Juwaini, menegaskan filosofi pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tak boleh bergeser dari tujuan awal, yaitu mengelola dana haji secara produktif, aman, dan memberi manfaat nyata bagi jemaah. 

Jazuli mengingatkan bahwa sebelum adanya BPKH, dana setoran calon jemaah haji hanya  mengendap di rekening Kementerian Agama, sehingga instansi ini menunggu bunga atau bagi hasil bank untuk kemudian dijadikan komponen subsidi biaya haji.

Baca Juga: Puan : Putusan MK Soal Keterwakilan Perempuan di AKD Sejalan dengan Isu Kesetaraan Gender

"Ratusan triliun hanya tidur. Setiap tahun dihitung bunganya, lalu ditambah sedikit sebagai optimalisasi. Itu tak cukup meringankan jemaah, ” tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama para narasumber dalam rangka harmonisasi RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025)

Jazuli menilai pembentukan BPKH didorong oleh kebutuhan menghadirkan tata kelola modern, kreatif, dan profesional agar dana haji dapat berkembang tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian. "Kalau hanya menaruh uang di bank dan memindah-mindah rekening seperti masa lalu, untuk apa ada BPKH?!, "  ujarnya.

Baca Juga: Pasca OTT Gubernur Riau, Puan Minta Kepala Daerah Harus Mawas Diri

Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini pun mengomparasikan keberhasilan Tabung Haji Malaysia yang mampu menekan biaya haji warganya dengan investasi riil, termasuk melalui kepemilikan kebun sawit di Indonesia.

"Itu fakta. Mereka berani mengembangkan investasi yang aman tapi produktif. Sementara kita hanya mengandalkan bunga bank. Wajar biaya haji Malaysia jauh lebih murah, " katanya.

Baca Juga: Parlemen Remaja 2025 Momentum Lahirnya Pemimpin Masa Depan

Karena itu, ia mendorong BPKH lebih berani mengambil peluang aman seperti optimalisasi  HGU perusahaan yang tidak dikelola maksimal. "Ada perusahaan pegang HGU 20 ribu hektare tapi hanya menggarap 10 ribu.  Ambil kembali sisanya, percayakan pada BPKH. Itulah investasi aman dan produktif,  " katanya.

Jazuli menilai peran perwakilan pemerintah tetap esensial. Sebab, fungsi pelayanan publik yang melekat pada dana haji. Namun ia setuju jumlah pengawas tidak perlu berlebih. "Pengawas ada, tapi jangan banyak-banyak. Yang penting tidak ugal-ugalan memakai uang jemaah, " katanya. (Tim)
 

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com