BATANGHARI, INFOJAMBI.COM -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar RAPBD Anggaran 2022 dan terhadap nota pengantar dua Ranperda, Senin (26/9/2022).
Paripurna ini berpusat di aula Gedung DPRD Batanghari dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin yang didampingi Wakil Ketua I, Muhammad Jaafar dan Sekwan M Ali.
Baca Juga: Lagi Asik “Goyang”, Ucok dan Janda Ini Ditangkap Warga
Paripurna ini turut dihadiri, Wakil Bupati Batanghari, Bakhtiar, anggota DPRD Batanghari, Staf Ahli, Asisten Setda Batanghari, para Kepala OPD lingkup Pemkab Batanghari, forkopimda serta tamu undangan lainnya.
Adapun Dua Ranperda yang dibahas tersebut diantaranya tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Batanghari dan tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Baca Juga: Kasihan... Kanker Riyanti Makin Parah, Pemerintah Tak Serius Membantu
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Batanghari, Minarti menyampaikan Fraksi PPP berharap dengan Ranperda Perubahan APBD ini, Pemerintah daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan kinerja yang optimal dan akuntabel sehingga target-target pencapain dapat terealisasi dengan baik dan transparan.
“Kami berharap semua OPD dapat bersinergi dengan baik dan bekerja cepat, bekerja cerdas, menjalankan tugas yang telah diamanahkan dan berintegritas sebagai pondasi utama terwujudnya Batanghari Tangguh,” katanya.
Baca Juga: HUT RI KE 71 di Kabupaten Batanghari
Lanjutnya, dia mengatakan RAPBD Ini akan terealisasi dengan baik dan akuntabel sehingga target-target pencapain dapat terealisasi dan transparan.
Fraksinya mengharapkan dua Ranperda ini akan menjadi Peraturan Daerah dan akan dilaksanakan dengan baik demi terwujudnya Batanghari Tangguh.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat menanggapi dua Ranperda dari Pemerintah Daerah.
Dalam kesempatan ini pemandangan umum dari Fraksi Partai Demokrat dibacakan Yoghie Verly Pratama.
Pertama, Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Batanghari, berdasarkan hasil evaluasi Perda Nomor 11 tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah.
Agar penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
“Kami Fraksi Partai Demokrat mendorong untuk dibahas dan disesuaikan dengan pengelompokan rumpun dan pelayanan dasar maupun pilihan supaya linier di semua tingkatan,”
“Kami juga berharap OPD tekhnis yang sekiranya beban kerjanya yang begitu besar agar bisa dinaikan tipe dengan memperhatikan kemampuan keuangan karena ini berkaitan dengan beban anggaran kita," pungkasnya.
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
