DPRD Provinsi Jambi Boyong Kepala Dinas “Buru” Dana APBN

Penulis : Rifky Rhomadoni || Editor : Redaksi

foto : humas dprd provinsi jambi

INFOJAMBI.COM — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara, bersama Komisi IIDPRD Provinsi Jambi dan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, menyambangi Kementerian Pertanian, Selasa (4/2/2020).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperjuangkan penambahan alokasi dana APBN bidang pertanian, peternakan dan perkebunan bagi Provinsi Jambi.

Pimpinan DPRD dan Komisi II DPRD Provinsi Jambi bersama rombongan disambut oleh pejabat Kementerian Pertanian, Khairunus dan Sri Marlina.

Pertemuan ini salah satunya membahas realisasi anggaran pusat untuk Provinsi Jambi tahun 2019, alokasi dan jenis bantuan APBN 2020, dan sistematika pengajuan proposal untuk kegiatan sektor pertanian, peternakan dan perkebunan di Provinsi Jambi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara mengatakan inti dalam pertemuan tersebut adalah bagaimana anggaaran pusat bisa mengalir ke daerah khususnya di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan.

“Intinya kami harus kordinasi dan mengajukan terus bantuan. Apalagi Jambi termasuk wilayah yang luar biasa pertaniannya, namun masih banyak masalah dan perlu dukungan pemerintah pusat,” kata Pinto.

Di daerah lain, seperti Sulawesi Selatan, kata Pinto, pertaniannya berhasil karena kepala daerahnya pro aktif, bukan hanya teknis tapi juga terus mempromosikan, baik ke Jakarta maupun luar negeri.

“Kalau kita diam-siam saja, ya bantuan tidak turun-turun,” tegasnya.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Izhar Majid mengatakan, pertemuan tersebut banyak sekali yang dihasilkan untuk Provinsi Jambi. Terutama masalah pertanian.

“Jadi soal pengajuan bantuan, Pemprov Jambi harus membuat surat ke kementerian agar mendapat dana bantuan dari APBN. Pertemuan ini sangat berarti dan bernilai,” kata Izhar.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agus Rizal mengatakan, selain pengajuan penambahan alokasi anggaran pusat untuk Jambi di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan, pertemuan juga membahas upaya pemanfaatan lahan tidur yang masuk izin perusahaan, namun tidak dikelola perusahaan.

“Kami berharap yang ada izin diberikan ke pusat, sisanya bisa dikembangkan ke lahan pertanian lainnya,” kata Agus Rizal.

Soal permintaan penambahan alokasi APBN bidang perkebunan, peternakan dan pertanian, Agus Rizal mengapresiasi langkah DPRD Provinsi Jambi.

Prosedur pengajuan penambahan alokasi APBN yang ditetapkan pemerintah pusat akan ditindaklanjuti daerah, agar penambahan alokasi APBN bisa terwujud. ***

Kategori Politik

Tags:

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.