DPRD Provinsi Jambi Konsultasi ke KASN Soal Non-job Pejabat

Penulis : Rifky Rhomadoni || Editor : Redaksi

foto : humas dprd provinsi jambi

INFOJAMBI.COM — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi yang menangani bidang pemerintahan, melakukan konsultasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Konsultasi ini dilakukan untuk mencari masukan dan pendalaman, terkait pengisian jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi.

Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Rocky Candra. Mereka diterima oleh DR Rudiarto Sumarwono, komisioner yang membidangi KSM, bersama Asisten Komisioner, Sumardi dan Kusen Kusdiana, serta para staf KASN.

Pertemuan berlangsung di ruang rapat kantor KASN, Jakarta. Pertemuan dibuka oleh Rocky Candra dan Rudianto Sumarwono, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

Komisioner Bidang KSM, Rudiarto Sumarwono mengatakan, fungsi KASN memberikan rekomendasi dari setiap laporan, untuk dijadikan dasar tindaklanjut pemerintah daerah dan melaporkannya ke Presiden.

“Kami hanya memberikan rekomendasi untuk dasar tindaklanjut pemerintah daerah melapor ke Presiden,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Rocky Candra menjelaskan, konsultasi ini untuk menanggapi isu-isu penting terkait rotasi dan lelang jabatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi, beberapa waktu lalu.

Hasilnya, DPRD Provinsi Jambi akan memediasi antara eksekutif dengan pihak yang telah dinonjob. Nanti juga diundang pihak KASN, karena sebelumnya belum pernah ada pertemuan untuk mediasi masalah tersebut.

Rocky menambahkan, dewan sebagai legislator akan mengatur jadwal mediasi kedua belah pihak supaya ada titik temu, agar pembangunan Provinsi Jambi lebih baik.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Hapis Hasbiallah mengapresiasi komisioner dan Asisten Komisioner KASN yang banyak memberi masukan, terkait permasalahan kepegawaian di Pemerintah Provinsi Jambi beberapa hari belakangan.

“Komisi I yang ada di daerah adalah mitra KASN. Diharapkan kedepan dapat bekerja sama dengan KASN di daerah dengan menjalankan fungsi pengawasannya,” tegas Hapis. ***

Kategori Politik

Tags:

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.