DPRD Sarolangun Kritisi Kebijakan Pemerintah

PENULIS : RUDI ICHWAN
EDITOR : M ASRORI S

DPRD Sarolangun (Foto/Ruddi Ichwan).

INFOJAMBI.COM – DPRD Sarolangun, mengkritisi pelaksanaan program kebijakan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Sarolangun, karena hingga saat ini belum sepenuhnya terlaksana, salah satunya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kami melihat pemerataan pembangunan di Kabupaten Sarolangun. Dalam setiap pelaksanaan program Pemda hingga saat ini sepenuhnya belum terlaksana, baik soal infrastruktur jalan maupun berbagai bidang pembangunan lainnya,” kata ketua DPC PKB Sarolangun, Muhammad Fadlan Arafiqi, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun Tahun 2018, pada rapat paripurna tingkat I tahap 2, DPRD Sarolangun, Selasa (21/5/2019).

Selain itu, hal lain yang menjadi sorotan pihaknya, Pemkab diharapkan menjaga seluruh aset daerah yang ada, baik yang bergerak atau pun tidak.

“Agar bisa diketahui dan tidak memberatkan APBD. Jika tidak terpakai lagi,” ujarnya.

Dalam Paripurna itu berbagai kritisi disampaikan oleh setiap fraksi yang ada di DPRD. Fraksi PPP yang disampaikan Hurmin, yaitu tentang penempatan jabatan PNS yang harus sesuai dengan bidangnya. , Begitu juga soal sanksi PNS dan Non PNS yang tidak disiplin.

Dalam mejalankan tugas sehari-hari diminta agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Sarolangun melakukan pemeriksaan terhadap AMDAL perusahaan yang saat ini beroperasi di Sarolangun.

Selanjutnya Fraksi Demokrat yang dibacakan H Akmal, meminta Dishub Sarolangun harus berkoordinasi dengan Provinsi, soal jalan agar bisa menentukan tonase angkutan yang melewati jalan. 

“Agar bisa diketahui kelayakan muatan angkutan dalam setiap jalan yang ada, agar tidak ada anggaran yang sia-sia dalam setiap pembangunan jalan, serta Dinas PUPR bisa menegur kontraktor dalam mengerjakan proyek harus sesuai spesifikasi pekerjaan proyek dengan yang telah ditentukan,” kata H Akmal.

Penyampaian pandangan Fraksi oleh DPRD ada yang beda dari yang lainnya, yaitu oleh Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Supratman, ia tidak membacakan item pandangan Fraksinya dengan alasan terlalu banyak yaitu 18 item.

“Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan keseriusan kami, kami tidak membacakan setiap item takut waktu habis. Karena terlalu banyak mengingat waktu yang singkat karena kalau dibacakan semua bisa sampai subuh apalagi kita mau berbuka puasa,” katanya, sembari tersenyum diatas mimbar paripurna tersebut dan diikuti oleh audien yang hadir saat itu.

Paripurna juga Bupati Sarolangun H. Cek Endra, Wabup Hilallatil Badti, Wakil Ketua I DPRD Amir Mahmud, Wakil Ketua II Hafiz Hasbiallah, Kasi Intel Kejari Sarolangun, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dan Seluruh Kepala OPD lingkup Pemkab Sarolangun.*** 

Kategori Sarolangun

Tags: ,

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.