DPW PKB Jambi Laporkan Eks Menteri PDT Lukman Edy ke Polda Jambi

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jambi melaporkan mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal era Presiden SBY, Lukman Edy, ke Polda Jambi.

Reporter: Anil Hakim | Editor: Doddi Irawan
DPW PKB Jambi Laporkan Eks Menteri PDT Lukman Edy ke Polda Jambi
Elpisina seusai melaporkan Lukman Edy ke Polda Jambi, Selasa (6/8/2024) | anil

INFOJAMBI.COM - Pengurus DPW Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Provinsi Jambi melaporkan mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal era Presiden SBY, Lukman Edy, ke Polda Jambi.

Laporan itu buntut pernyataan eks Sekjen PKB itu yang dianggap merugikan PKB secara institusi di mata publik.

Baca Juga: Indonesia Tak Maju, Jika Paham Radikalisme Masih Bercokol

"Kami sebagai partai politik tentu berupaya untuk terus menjadi pelayan bagi masyarakat," ujar Sekretaris DPW PKB Provinsi Jambi, Elpisina, Selasa kemarin.

Caleg DPR RI terpilih itu menyebut, pernyataan Lukman Edy tidak sesuai fakta, dan dapat berdampak negatif kepada citra Partai Kebangkitan Bangsa.

Baca Juga: Golkar -PKB Sepakat Mendukung Program Pemerintah

"Mudah-mudahan laporan ujaran kebencian atau pencemaran nama baik ini dapat diproses secara hukum sesuai aturan yang berlaku," tegas Elpisina.

Pria yang akrab disapa Ning Elpis ini berharap langkah mereka itu dapat mengembalikan citra PKB di mata masyarakat, khususnya di Provinsi Jambi. 

Baca Juga: FPKB : Logo Palang Merah Tidak Dipolitisir

Menurut Elpisina, seluruh DPW PKB secara serentak se-Indonesia melaporkan Lukman Edy ke polda masing-masing daerah.

"DPC PKB juga akan melaporkan Lukman Edy ke polres masing-masing. Kalau isu tidak benar ini dibiarkan pasti akan berdampak pada cakada yang diusung PKB," pungkasnya. 

Sebelumnya, Lukman Edy sudah dilaporkan DPP PKB ke Bareskrim Polri, atas dugaan pencemaran nama baik. Lukman Edy mengeluarkan pernyataan pada saat diperiksa Tim Pansus PBNU beberapa waktu lalu.

Pernyataan Lukman Edy yang menjadi polemik menyangkut Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Muhaimin dituding tidak tidak ada transparan soal pengelolaan keuangan, baik fraksi, pilkada dan pemilu. Dia dianggap merugikan PKB. ***

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com

Berita Terkait

Berita Lainnya