INFOJAMBI.COM — Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, merespon positif rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan mengarahkan Bank Jakarta dan PAM Jaya untuk melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) pada 2027 mendatang.
Apresiasi tersebut disampaikan Fahira terkait kebijakan Gubernur Pramono untuk memperkuat BUMD melalui pengelolaan yang transparan dan profesional. Meski demikian, Fahira menekankan lima catatan penting agar langkah korporasi ini benar-benar memperkuat perusahaan sekaligus memperluas manfaat nyata bagi warga Jakarta.
Baca Juga: Bali Didorong Jadi Pelopor Gerakan Pilah Sampah Nasional
“Keberhasilan IPO bukan hanya ketika saham mulai diperdagangkan, tetapi ketika perusahaan semakin sehat dan warga semakin merasakan manfaatnya. Bank Jakarta semakin kuat menggerakkan ekonomi, PAM Jaya semakin mampu memenuhi kebutuhan air, dan kendali daerah tetap terjaga,” ujar Fahira Idris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10).
Adapun lima catatan penting yang disampaikan Fahira Idris meliputi, pertama Pertahankan Kendali Daerah dan Kejelasan Pelayanan. Yakni dengan mendukung komitmen Pemprov DKI menjadi pemegang saham mayoritas melalui Perda, yang disertai kepastian fungsi strategis, pengawasan, serta manajemen yang akuntabel.
Baca Juga: Diduga Korban TPPO di Madagaskar, Haji Uma Desak Kemenlu Lindungi dan Pulangkan 49 WNI
Kedua, Utamakan Kesiapan Perusahaan dan Kualitas Proses dengan mendesak agar jadwal pelaksanaan tidak dipaksakan seragam. "Persiapan harus matang melalui audit keuangan/aset, penguatan manajemen risiko, penilaian fair value, hingga penetapan Raperda perubahan bentuk hukum, " katanya.
Ketiga, Perluas Pembiayaan UMKM dan Layanan Digital (Bank Jakarta) dengan tambahan modal diharapkan memperkuat pembiayaan sektor produktif/UMKM, menjaga kualitas kredit, serta meningkatkan keamanan data dan keandalan transaksi digital.
Baca Juga: DPRD RI Himpun Aspirasi Implementasi UU HKPD di Surakarta demi Kawal Kebijakan Fiskal Daerah
Keempat, Jamin Ketersediaan Air Bersih dan Tarif Terjangkau (PAM Jaya). Yakni transformasi PAM Jaya wajib memprioritaskan perluasan jaringan perpipaan ke wilayah belum terlayani, menekan tingkat kehilangan air (non-revenue water), dan menjamin perlindungan tarif bagi kelompok rentan.
Kelima, Transparansi Penggunaan Dana IPO dengan meminta agar penggunaan dana hasil IPO dan realisasinya dapat dipantau publik secara berkala, tidak hanya dari penyerapan dana tetapi juga dari indikator peningkatan layanan kepada masyarakat.
Pemprov DKI Jakarta telah menegaskan komitmen untuk tetap mempertahankan porsi saham mayoritas di Bank Jakarta maupun PAM Jaya guna memastikan keputusan strategis perusahaan tetap berorientasi pada kepentingan publik. (Tim)
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
